Laporan Pertanggungjawaban Muhaimin Diterima
Sabtu, 03 Mei 2008 | 16:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Laporan pertanggungjawaban pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam Muktamar Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol diterima. Sejumlah 31 Dewan Pimpinan Wilayah PKB menerima laporan yang disampaikan Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar tengah malam (2/5).

"Laporan pertanggungjawaban diterima dan tidak ada catatan," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ida Fauziyah di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (3/5).

PKB kubu Muhaimin menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa mulai 2 hingga 4 Mei. Sebelumnya, PKB kubu Abdurrahman Wahid menyelenggarakan MLB di Parung, Bogor. Hasilnya, Ali Masykur Musa terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Ida mengatakan hampir seluruh DPW menolak pengunduran diri Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar. Selain itu, sebagian besar DPW meminta Muhaimin untuk dipilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Tanfdiz. "Ada DPW yang menyarankan Muhaimin didampingi Sekretaris Jenderal Lukman Edy. Tidak ada DPW yang mengusulkan nama selain Muhaimin," ujarnya.

Dalam pemandangan umum DPW, sebagian ingin mempertahankan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Namun, DPW Lampung ingin Gus Dur diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Usul itu ditanggapi oleh Ketua DPC Konawe. "Saya tidak sepakat kalau ada yang menghujat Gus Dur karena dia orang tua kita, bapak kita. Ini bukan forum untuk menghujat dan gontok-gontokan," kata Ketua DPC Konawe, Mustari.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar menyatakan ideologi partai politik di PKB terganggu oleh makelar yang menjalankan transaksi politik. Sekitar satu tahun terakhir, ujarnya, surat keputusan terkait cabang PKB ditransaksikan. "Bahkan DPC Ngawi mau dikasih SK. Syaratnya Rp 50 juta," ujarnya.

Dia mengatakan Sigit Haryo Wibisono dan Muslim Abdurrahman merupakan sumber persoalan di internal PKB. Bahkan, Muslim menjabat lima jabatan dalam satu waktu. "Superman pun tidak akan mampu, kecuali dia mau merusak partai," tuturnya.

Menurut dia, pengurus terpaksa 'tiarap' selama delapan bulan untuk menjaga soliditas partai. Namun, sikap tersebut justru berakibat dirinya diminta mundur dalam rapat pleno gabungan pada 26 Maret lalu. "Dan atas istikharah yang saya lakukan, akhirnya saya menyatakan mundur atau tidak mundurnya saya bukan karena dipaksakan namun atas kehendak pribadi," katanya.

Muhaimin mengatakan dirinya dan para pengurus PKB dikenai tiga tuduhan. Pertama, Lukman Edy ingin menduduki jabatan tertentu di PKB. Pernyataan itu disampaikan Lukman dalam kongres Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia di Batam. Kedua, surat dari Pengurus Besar Al Khairat Palu, Sulawesi Tengah, menyatakan Muhaimin ingin menggulingkan Gus Dur dengan mengumpulkan pengurus DPC di Indonesia Timur. Lukman Edy mendukung Muhaimin dengan mengucurkan dana sebesar Rp 90 juta. "Surat itu yang mengadu domba saya dengan Gus Dur dan para kiai. Fitnah itu batal dan tidak terbukti," katanya.

Selain itu, Muhaimin dituduh menjadi kaki tangan pemerintah. Menurut dia, hubungan dan komunikasi dengan pemerintah harus intensif dilakukan terkait jabatan Ketua Umum PKB dan Wakil Ketua DPR. "Saya katakan ketua umum mana pun harus bermain ganda untuk partai dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Muhaimin menyatakan dirinya tidak pernah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga selama menjabat Ketua Umum Dewan Tanfidz. Dia pun memutuskan mengembalikan struktur DPP PKB sesuai hasil muktamar kedua di Semarang. Selain itu, Muhaimin ingin mengembalikan struktur Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz sebagai eksekutif dan legislatif PKB. Dia menegaskan, Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz tidak berhak saling memecat. "Saya memutuskan untuk terus berjuang," katanya.

Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Muhaimin didampingi Lukman Edy, Ida Fauziyah, Helmy Faisal, Marwan Ja'far, Abdul Kadir Karding, Erman Soeparno, Ahmad Niam Salim, Andi M. Ramlu, dan Bachruddin Nasory.

KURNIASIH BUDI