DPR Maklum Jika Pemerintah Menaikkan Harga BBM
Senin, 05 Mei 2008 | 23:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah fraksi menyatakan pemaklumannya jika pemerintah mengambil kebijakan tidak populer menaikkan harga bahan bakar minyak. Suharso Monoarfa dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, harga BBM sudah saatnya dinaikkan, karena beban subsidi sudah terlalu besar.

Menurutnya, kalau subsidi tidak dipotong, dikhawatirkan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal jatuh tersungkur. Beban subsidi terancam membengkak hingga Rp 260 triliun.

Kalau kredibilitas anggaran anjlok, kata Suharso, bisa membuat investor ogah membeli surat utang negara dan kalaupun ada yang mau akan meminta yield lebih tinggi. "Akibatnya beban untuk bunga utang membengkak," kata Suharso yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR kepada Tempo, Senin (5/5).

Saat ini saja, imbuhnya, tren yield SUN terus merangkak naik. Menurutnya, kalau rata-rata yield SUN 12,5 persen, maka beban bunga utang bisa melonjak dari Rp 67 triliun menjadi Rp 110-120 triliun per tahun.

Suharso mengatakan keadaan saat ini lebih sulit ketimbang situasi di tahun 2005 saat pemerintah menaikkan harga BBM. Kalau harga BBM tidak dinaikkan sekarang, dampaknya bisa merembet ke tahun-tahun selanjutnya.

Bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi anjlok, kurs melemah, dan kemiskinan serta pengangguran meningkat sampai 20 persen. "Itu kan bukan prestasi," kata dia. Lebih baik, imbuhnya, subsidi energi dialihkan ke subsidi pangan.

Anggota Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengatakan hal serupa. Menurutnya, harga BBM harus dinaikkan secepatnya. Kalau terlambat, kata dia, dampaknya bisa lebih berat lagi bagi perekonomian nasional. "Selisih yang jauh dengan harga pasar harus dikurangi," kata Harry kepada Tempo.

Harry, yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, mengungkapkan harga BBM yang terlalu jauh selisihnya dengan harga pasar memicu tindak penyelewengan dan penyelundupan. "Contoh kasus, mereka yang harusnya pakai pertamax beralih ke premium. Penyelundupun juga sudah banyak terjadi," kata dia.

Kalau pemerintah tidak tegas, ujarnya, konsumsi BBM bisa membengkak hingga 41 juta kilo liter. Padahal, jatahnya di APBN hanya 35,5 juta kilo liter.

Sumber Tempo mengungkapkan, pemerintah melakukan lobi-lobi dengan fraksi-fraksi DPR agar merestui keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Grand Hyatt pekan lalu. "Pemerintah kayaknya kurang percaya diri, sehingga meminta konsultasi dengan fraksi-fraksi," kata sumber itu.

Dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Harry dan Soeharso tidak membantah. Menurut Harry, pemerintah bahkan sudah siap dengan skenario kenaikan harga BBM.

Untuk BBM jenis premium diusulkan naik per liter menjadi Rp 6.500 per liter, dan minyak tanah dinaikkan dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter, solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.000 per liter. "Itu hanya forum konsultasi saja. Sifatnya informal," kata Harry.

Pemerintah, kata Harry, mengaku bisa menghemat anggaran hingga Rp 25,9 triliun jika kenaikan harga BBM itu dilakukan. Rp 25,9 triliun itu, ungkapnya, oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan, subsidi pangan, dan mengurangi beban defisit anggaran.

Perinciannya adalah Rp 11,5 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai, Rp 3 triliun untuk tambahan dana cadangan risiko, Rp 3 triliun untuk program beras untuk rakyat miskin, dan Rp 8,4 triliun untuk mengurangi defisit APBN dari 2,1 persen PDB menjadi 1,9 persen PDB.

"Kami oke saja. Tapi, kami minta yang Rp 8,4 triliun digunakan untuk program padat karya saja sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan," kata Harry.
Agus Supriyanto