Pemerintah Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
Minggu, 11 Mei 2008 | 19:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah terus memantau stok kebutuhan pokok masyarakat di pasar terkait kenaikan harga berbagai barang. Hingga kini, pemerintah menganggap stok bahan kebutuhan pokok masih aman.

"Stok tidak ada masalah. Kami mengecek kenaikan harga ini karena masalah distribusi atau ekspektasi," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di sela resepsi pernikahan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (11/5).

Harga kebutuhan pokok di berbagai daerah meningkat menyusul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah pemerintah menyelamatkan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai US$ 127 per barel. Kenaikan harga minyak dunia berdampak pada melonjaknya subsidi minyak, energi, dan pangan bagi rakyat.

Mari mengatakan saat ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Namun, pemerintah melalui Bulog telah menyiapkan operasi pasar jika harga kebutuhan pokok, terutama bila harga beras melonjak drastis. "Kami sudah punya instrumennya. Kalau harga naik hingga 25 persen, Bulog harus mengadakan operasi pasar," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan program bantuan langsung tunai (BLT) Plus sebagai kompensasi kenaikan harga minyak. Selain memberi dana segar, pemerintah menambah jatah program Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) dari 10 menjadi 15 kilogram selama sepuluh bulan.

Selain itu, pemerintah mensubsidi harga minyak goreng sebesar RP 2500/kilogram setiap dua bulan. "Mungkin saja ini (kenaikan harga kebutuhan pokok) efek psikologis (rencana kenaikan harga BBM)," kata Mari.

Menurut dia, pemerintah akan menjelaskan kebijakan lebih rinci pada pekan depan.

Pengamat ekonomi Indef Iman Sugema mengatakan pemerintah bisa tidak menaikkan harga BBM. Caranya, pemerintah menyelesaikan persoalan cos recovery yang nilainya mencapai Rp 19 triliun. Selain itu, penghematan anggaran kementerian/lembaga dapat menghasilkan dana sekitar Rp 25 triliun. "Sangat mungkin pemerintah tidak menaikkan harga BBM," ujarnya.

Dia menilai program BLT Plus merupakan program jangka pendek yang tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Dia meminta pemerintah menyiapkan menyiapkan lapangan kerja enam bulan setelah program BLT Plus diluncurkan."BLT PLus hanya akan membantu masyarakat cukup pingsan tapi tidak sampai meninggal akibat kenaikan harga minyak," katanya. Kurniasih Budi