Kenaikan Gaji DPRD Solo Dibatalkan
Sabtu, 27 Januari 2007 | 15:30 WIB
TEMPO Interaktif, Solo:Pemerintah Kota Solo membatalkan pengalokasian anggaran kenaikan gaji anggota DPRD. Pembatalan tersebut dilakukan menyusul keluarnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri No. 188.31/150/SJ yang memerintahkan agar kepala daerah dan DPRD menunda pemberlakuan PP No. 37/2006.
"Sebelumnya, dalam PPAS (Perkiraan dan Plafon Anggaran Sementara), kami hanya menganggarkan kenaikan gaji DPR untuk tahun 2007 saja, sedangkan tahun 2006 tidak dianggarkan. Dengan adanya surat edaran dari Mendagri, maka alokasi itu juga ditiadakan," kata Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Pembatalan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji DPRD tersebut bersamaan dengan pengembalian naskah PPAS oleh DPRD setempat. DPRD Solo mengembalikan karena menganggap PPAS yang diajukan tidak sinkron dengan kebijakan umum anggaran yang diajukan walikota sebelumnya. "Kebetulan sekali DPRD kembalikan PPAS bertepatan dengan adanya SE Mendagri," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mengeluarkan surat edaran tertanggal 25 Januari 2007 yang meminta agar seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk menunda pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional DPRD yang telah diatur lewat PP Nomor 37 Tahun 2006. Tidak disebutkan batas waktu penundaan, hanya disebutkan pelaksanaan PP 37/2006 masih membutuhkan pengkajian.
Wali Kota Solo, Joko Widodo, mengatakan sebelumnya dalam PPAS dialokasikan dana sebesar Rp 3,3 miliar untuk membayar kenaikan gaji DPRD dalam bentuk pemberian tunjangan intensif dan tunjangan operasional. Dengan pembatalan pengalokasian tersebut dana itu akan dialihkan untuk program. "Nanti dibicarakan dalam panitia anggaran," ujarnya.
Imron Rosyid
Topik :
Komentar Anda :