Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Rendah

Rabu, 08 Oktober 2008 | 17:11 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya rendah. Per akhir September 2008, jumlah anggaran yang terserap hanya sebesar 38,9 persen dari APBD sebesar Rp 2,8 triliun. Tahun 2007 anggaran yang terserap juga hanya 37,1 persen.

Dari penyerapan anggaran itu, belanja langsung yang telah terserap adalah sebesar Rp 511,517 miliar dari alokasi sebesar Rp 1,848 triliun atau sebesar 27,67 persen. Sedangkan pada 2007 belanja langsung yang terserap sebesar 28 persen dari Rp. 1,7 triliun.

Sedangkan belanja tidak langsung (gaji pegawai negeri sipil, tunjangan) yang telah terserap pada 2008 sebesar Rp 571 miliar dari Rp 976 miliar atau 58,5 persen dari alokasi APBD. Tahun sebelumnya yang terserap sebesar 60 persen atau Rp 455,649 miliar dari Rp 752 miliar.

Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya, Purwito, berharap penyerapan anggaran tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya penyerapan anggaran ini, kata dia, disebabkan banyaknya proyek pembangunan yang belum direalisasikan.

Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, mengatakan proyek pembangunan yang tidak dijalan akibat sejumlah unit kerja kesulitan memenuhi syarat administrasi. "Anggarannya sudah ada, tanahnya sudah ada, tapi realisasi pelaksanaan proyek juga harus sesuai prosedur," ujarnya.

Ia mencontohkan beberapa proyek pembangunan sekolah dan saluran belum direalisasikan, misalnya pembangunan sekolah di Kali Kepiting, Surabaya, yang terkendala proses lelang. Karena tidak sesuai prosedur, lelang harus diulang beberapa kali.

"Ini juga membuat keterlambatan realisasi pembangunan, sehingga anggarannya belum terserap," kata dia.

Penyerapan rendah, kata dia diantaranya terjadi di Dinas Tata Kota Pemkot Surabaya.

Agar anggaran bisa terserap secara maksimal, ia telah menginstruksikan kepada satuan unit kerja untuk lembur saat Sabtu dan Minggu. "Kita telah instruksikan agar lembur dilakukan di setiap satuan kerja yang penyerapannya minim," ujarnya.

Menurut dia, penyerapan anggaran yang rendah juga masalah yang dihadapi Pemkot Surabaya per tahun. Untuk itulah ia meminta agar PNS mendapat pendidikan agar terampil dalam bidang administrasi proyek pembangunan.

Dini Mawuntyas