Kepemilikan Hutan Masyarakat Indonesia Terancam
Sabtu, 01 Desember 2007 | 08:36 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Kepemilikan hutan oleh masyarakat terancam hilang terkait skema perdagangan karbon yang akan dirundingkan dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, 3-14 Desember. Hal ini karena tidak ada kejelasan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat adat di sekitar hutan.

Hira P. Jhamtani, aktivis Third World Network, LSM internasional yang menggeluti lobi-lobi internasional bidang lingkungan dan globalisasi, menyatakan hal itu pada diskusi yang diselenggarakan Walhi Bali dan AJI Denpasar di Sloka Institute, Denpasar, Jumat malam (30/11).

Hira mengatakan salah satu agenda pemerintah Indonesia adalah negosiasi perdagangan karbon. Secara teknis, Indonesia akan menghitung berapa potensi pendapatan dari hutan Indonesia dalam menyerap karbon untuk mengurangi emisi. Jika pada UNFCCC ini disepakati harga perdagangan karbon ini, maka yang belum terpikirkan dalah soal hak masyarakat Indonesia atas kepemilikan hutan.

“Apakah nanti akan ada polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengawasi hutan Indonesia yang diperdagangkan itu?” tanya Hira, aktivis Indonesia yang berada di baris depan menolak rekayasa genetika dan rezim paten Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ini.

Selain itu, juga dipertanyakan bagaimana hak masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan seperti mengambil buah atau bahan makanan. Padahal sebagian masyarakat adat di taman nasional Indonesia eksis melindungi hutan karena mendapatkan manfaat dari hasil hutan untuk kehidupan.

Karena terancamnya kepemilikan hutan, Hira mengharapkan masyarakat sipil terus mengawasi perundingan ini. Perdagangan karbon tidak bisa dielakkan karena sudah masuk agenda nasional. “Itu realita. Kalaupun kita teriak tidak boleh jual-beli karbon, kenyataannya mereka akan tetap. Jadi kita harus cerdas menyikapi,” tambah lulusan Fakultas Biologi Universitas Nasional ini.

Hira mengingatkan, negara-negara maju getol ingin membeli hak pengelolaan hutan karena ada bisnis masa depan di situ, yakni bisnis keragaman hayati. Bisnis itu, menurut Hira, adalah sumber daya genetik.

Menanggapi pernyataan itu, Agung Wardana dari Walhi menyebutkan, Taman Nasional Bali Barat pun sudah dilirik untuk penelitian kenekaragaman hayati ini. “Kita khawatir banyak hutan yang diamati, kemudian bila ditemukan hal baru, akan dipatenkan dan jadi komoditi,” kata Agung.

Rofiqi Hasan