Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jawa Tengah

DPRD Temanggung Putuskan Turunkan Bupati
Rabu, 12 Januari 2005 | 14:45 WIB

TEMPO Interaktif, Temanggung: Menyikapi tuntutan masyarakat, DPRD kabupaten Temanggung, Rabu (12/1) pukul 12.30 WIB menggelar rapat paripurna, untuk memutuskan menurunkan bupati Temanggung Toto Ari Prabowo. Hanya saja mereka tidak ingin mengulangi peristiwa yang terjadi di kabupaten Kampar, provinsi Riau, mereka ingin agar bupati turun dan segera disetujui Depdagri.

Dalam rapat paripurna itu, 31 dari 45 anggota DPRD kabupaten Temanggung hadir. Lima dari enam fraksi yang ada di DPRD Temanggung memutuskan menyetujui penurunan Toto Ari Prabowo. Satu-satunya fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna yang mendadak itu adalah fraksi Partai Golkar.

Sebelumnya, ribuan masyarakat Temanggung turun ke jalan mendesak agar DPRD segera menggelar rapat pleno untuk menurunkan bupati Temanggung.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Temanggung, Bambang Sukarno dan Muh. Sya'roni. Sedangkan piminan dari Partai Golkar, Tunggul Purnomo tidak hadir.

Dalam rapat paripurna itu masing-masing fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan sikap fraksi. Fraksi PDIP dengan tegas menyatakan mendesak agar DPRD segera menurunkan bupati Toto Ari Prabowo. Begitu juga dengan fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Amanat Nasional, fraksi Persatuan Pembangunan, dan faksi Keadilan Sejahtera dan fraksi Demokrat, mereka sepakat agar bupati diturunkan.

"Selama ini kita sudah menahan geram karena banyak kebijakan bupati yang tidak populer, kalau kita menurunkan bupati itu bukan sekedar amar ma'ruf tapi sekaligus nahi munkar," kata Wakil Ketua fraksi PPP, Abdul Wahab Wahid Mustofa, dalam rapat pleno tersebut.

Anggota fraksi di DPRD kabupaten Temanggung berjumlah 45 orang, PDIP 10 orang, Golkar 11 orang, PKB enam orang, PAN lima orang, PPP delapan orang, PKS 4 orang dan PRD 1 satu orang.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dahulu pendukung Toto, dalam rapat paripurna kali ini menyetujui Toto diturunkan.

Usai rapat paripurna, ketua DPRD Temanggung mengatakan, DPRD segera mengajukan hak angket dan hak interplasi kepada bupati dan selanjutnya akan langsung diikuti dengan langkah menurunkan bupati. "Krisis kepemimpinan yang terjadi sekarang harus segera diakhiri, kami sangat prihatin karena putra-putri terbaik Temanggung ternyata memilih mundur daripada harus berseberangan dengan pimpinannya, maka tidak ada cara lain kecuali kami mendukung keinginan masyarakat yang lebih banyak dan putra-putra terbaik kami itu," kata Bambang.

Rapat pariopurna ini hanya berlangsung selama satu jam hingga pukul 13.30 WIB.

Syaiful Amin

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Protes Humanika menuntut agar segera mencekal mereka yang terlibat penjarahan BLBI, dengan poster bergambar Prajogo Pangestu di depan Gedung Kejaksaan Agung, Senin 29 Mei 2000 [TEMPO/ Bernard Chaniago; 29d/481/2000; 2000/05/29] Protes oleh Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilam (Humanika) menuntut agar segera mengambil langkah-langkah hukum untuk mencekal mereka yang terlibat penjarahan BLBI dengan poster bergambar Syamsul dan  Anthony Salim di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta  Senin 29 Mei 2000 [TEMPO/ Bernard Chaniago; 29d/481/2000; 2000/05/29]
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010107-036, 20010909-114, 20000917-117
Protes Humanika
Protes Humanika di Kejaksaan
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Kuasa Hukum Let Let dan Walla Siap Jawab Replik
Lebih Dari 1800 UU Dan Perda Bertentangan
Ribuan Masyarakat Temanggung Turun ke Jalan
Bupati Flores Timur Diperiksa di Tempat Rahasia
Enam Mantan Anggota Dewan Kabupaten Kupang Menjadi Tersangka
Tuntutan Bupati Temanggung Mundur Makin Meluas
Penggalangan Massa Buat Turunkan Bupati Temanggung
Buntut Bupati VS 110 Pejabat di Temanggung, Depdagri Turunkan Tim
Somasi Laporkan Gubernur Kalimantan Timur Ke KPK
Mendagri Berharap Pendataan Aparat Pemerintah NAD Selesai Akhir Bulan
> selengkapnya...


Referensi

Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah
Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri
Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh
Keppres RI No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
UU RI No.25 Thn.1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
> selengkapnya...

Website

Kejaksaan RI
Komisi Ombudsman Nasional
Pendapat tentang Pemberantasan Korupsi
Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi
Departemen Dalam Negeri
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Adinda Bakrie Gelar Resepsi Mewah
Indonesia Masuk Radar OECD
Presiden Kecewa Larangan Terbang ke Eropa Diperpanjang
Anwar: Aliran Dana BI Lebih Serius dari Korupsi Biasa
Pabrik Mittal Jadi Acuan Krakatau Steel

<< January,2005>>
MSnSl RK JS
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data