Banten

Warga Desak Penahanan Gubernur Banten
Selasa, 01 Maret 2005 | 15:58 WIB

TEMPO Interaktif, Serang:Sekitar 300 massa yang menamakan dirinya Masyarakat Banten Peduli Hukum berunjuk rasa di gedung Kejaksaan Tinggi Banten, Selasa (1/3). Mereka mendesak agar Gubernur Banten Djoko Munandar yang tengah diperiksa kejaksaan segera ditahan karena terlibat korupsi anggaran dana perumahan dan penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp 14 miliar.

Dalam aksinya para demonstran juga memberikan setumpuk jamu kuat kepada Asisten Pengawas (Asswas) Kejati Banten Basyuni Muasarif. Jamu ini sebagai simbol agar kejaksaan kuat menghadapi tantangan untuk mengungkap kasus korupsi di Banten, termasuk korupsi pengadaan lahan Karangsari di Pandeglang yang melibatkan Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Dalam orasinya para demonstrasi menyesalkan pihak Kejati Banten yang hanya menahan mantan Ketua DPRD Banten Dharmono K. Lawi, mantan Wakil Ketua DPRD Banten Muslim Djamaludin, Wakil Ketua DPRD Banten Mufrodi Muchsin anggota Panitia Anggaran Tuti Sutiah Indra, dan Sekretaris Dewan Tardian. Aksi ini berjalan damai hingga para demonstran pulang.

Berdasarkan catatan Tempo, bukan kali ini saja Kejaksaan Tinggi Banten didatangi pengunjuk rasa yang mendesak agar Djoko Munandar ditahan. Sebelumnya sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Pendekar Banten juga berdemonstrasi. Mereka berorasi mengecam Djoko Munandar dan pejabat provinsi yang dituding menilap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 14 miliar.

Sementara itu, Selasa (1/3) pagi, Djoko Munandar memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalama kasus korupsi dana perumahan dan penunjang kegiatan anggota DPRD Rp 14 miliar.

Pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB baru di mulai 11.30 WIB karena pengacara Djoko Maunandar, Hendry Yosodingrat, terlambat datang.

Asisten Inteljen Kejati Banten I Gede Sidiatmaja mengatakan, pemeriksaan Djoko Munandar dilakukan untuk melengkapi beberapa keterangan dalam berita acara pemeriksaan terdahulu. "Ada beberapa bagian yang belum tuntas karenanya Gubernur kami periksa kembali," kata dia.

Faidil Akbar

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Tabrani Ismail di PN Jakpus Protes Anti Korupsi >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Harga Minyak Tanah di Surabaya Naik 50 PersenKetua DPW Yogyakarta Dukung Silaturahmi NasionalPasuruan Investasikan Rp 439 Miliar untuk Jalan TolPendukung Tejowulan ke DPRKabupaten Malang Kekurangan 5.189 GuruLagi, TKW Indonesia Disiksa MajikannyaKunjungan Wakil Presiden ke Leuwigajah RusuhPreman Gagalkan Eksekusi di TexmacoKPUD Tak Berani Jamin Kualitas LogistikKakak Adik Pelaku Mutilasi Divonis MatiPPP Jember Tak Kirim Delegasi SilatnasRekomendasi Silatnas PPP Melanggar AD/ARTPolisi Tahan Direktur Kebersihan BandungPBB Yogyakarta Jagokan M.S. KabanBanjir Rendam 26 Ribu Hektare Sawah di Jawa BaratPolisi Masih Selidiki Longsor LeuwigajahKajati Jatim Meminta Jaksa Tepat Gunakan PP dalam Jerat Kasus KorupsiPKS Desak Presiden Ganti Jaksa AgungMantan Ketua DPRD Jepara Tersangka KorupsiAkibat Banjir, Puluhan Pabrik Tekstil di Bandung Tutup Rencana Pemekaran Sukabumi Menuai Perdebatan Longsor di Pangalengan Satu TewasPolda Jawa Tengah Temukan Lagi 10 Senjata M16Ratusan Buruh Merusak Rumah Wali Kota CirebonPKB Jateng Tetap Menjagokan Gus Dur