Jawa Timur

Calon Bupati Malang Harus Setor Rp 6,1 Miliar
Selasa, 05 April 2005 | 18:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tiga bakal calon Bupati Malang, Jawa Timur menolak permintaan Partai Demokrat Cabang Kabupaten Malang untuk menyediakan dana kampanye Rp 6,1 miliar per orang. Mereka menolak karena karena dana yang diminta untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Malang 2005 kelewat besar. Ketiga bakal calon bupati itu : Noeryanto, Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo.

Noeryanto, bekas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, lebih memilih berkampanye sendiri dengan mengandalkan tim suksesnya sendiri dan jaringannya di masyarakat. Ia tak berselera diajak membicarakan kesanggupannya menyediakan Rp 6,1 miliar. "Saya punya cara sendiri untuk berkampanye. Soal uang itu terlalu besar. Sekarang ini konsentrasi saya adalah menata jaringan ke bawah atau berkoalisi dengan partai lain," katanya, Selasa (5/4).

Hal senada diungkapkan Kurdi, pemilik sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Mengaku memiliki uang sebesar yang diminta, tapi Kurdi lebih memilih mengelola sendiri uang tersebut. Ia merasa lebih senang jika uang itu dikonversikan ke dalam bentuk barang yang diperlukan pada pelaksanaan kampanye, seperti spanduk, baleho, kaos, dan poster.

Dalam hitungannya, Rp 2,5 miliar merupakan biaya paling wajar untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilihan kepala daerah. Ia memprediksi, untuk memenangkan pemilihan cukup dengan mencari dukungan sekitar 50 ribu suara, dengan asumsi ada empat bakal calon. "Saya ini bacabup (bakal calon bupati) yang pengusaha sehingga terbiasa mengelola uang sebesar itu. Sebagai bacabup, saya punya tim kampanye yang juga mempunyai hitungan sendiri,"katanya.

Kurdi keberatan dengan uang sebesar itu. "Saya siap membayar pada DPC Partai Demokrat asal jumlahnya dalam batas kewajaran. Wajarnya Rp 2,5 miliar. Uang ini pun nantinya tidak akan seluruhnya saya serahkan ke partai, tapi sebagian besar akan saya kelola sendiri,"katanya.

Sedangkan Dri Atmojo belum mengambil sikap. Ia mengaku masih berpikir keras dan sedang membahas masalah tersebut dengan tim suksesnya. Namun, seorang anggota tim suksesnya memastikan Dri Atmojo bakal menolak permintaan uang tersebut.

Menanggapi keberatan bakal calon bupati itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Firman Adi Manan, bersikeras tetap akan mengelola sendiri dana tersebut. "Partai Demokrat siap menegoisasikannya dengan bakal calon bersangkutan. Kami tidak berniat sedikit pun memeras mereka,"kata Firman.

Menurut Firman, partainya tidak menerima fresh money dari para bacabup sebesar Rp 6,1 miliar. Tapi kami hanya ingin melihat jumlah rekening mereka. "Karena dari rekening itulah kami akan mengetahui jumlah ketersediaan dana untuk bekal pemilihan bupati nanti. Jati intinya, partai hanya ingin tahu. Itu saja, kok," ujar Firman berkelit.

Firman menceritakan pengalaman Partai Demokrat Lampung dan Solo. Begitu bakal calon bupati di sana hendak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sehari sebelum penutupan pendaftaran, sang bakal calon mengundurkan diri dengan alasan tidak memiliki dana. "Kami tak ingin kejadian di Lampung dan Solo terjadi di Malang. Jika itu terjadi, kami rugi dan malu. Dari segi politis, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kejadiannya demikian,"katanya.

Ada delapan orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Malang lewat Partai Demokrat. Mereka diseleksi lewat beberapa tahap seleksi administrasi, tes psikologi, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), serta konvensi pemaparan visi dan misi. Setelah mengikuti proses penjaringan mulai Januari hingga Februari, lima orang dinyatakan gugur dan tinggallah Noeryanto, Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo.

Namun, untuk bisa melaju ke babak puncak, ketiganya diminta menyediakan duit Rp 6,1 miliar. Dana ini di antaranya akan dipakai untuk biaya seputar kampanye, seperti penggalangan massa, pembentukan posko, pembuatan spanduk, dan atribut lain.

Sisanya akan dibagi-bagikan ke sejumlah pengurus struktural Demokrat. DPC mendapat Rp 500 juta. Setiap pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat akan mendapatkan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta, sedangkan setiap ranting kebagian Rp 5 juta, plus 100 lembar kaos.

Abdi Purmono

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Tabrani Ismail di PN Jakpus Protes Anti Korupsi >>selengkapnya ::