Jawa Tengah

Tuntutan Muktamar PPP Dipercepat Tetap Tinggi
Rabu, 13 April 2005 | 13:45 WIB

TEMPO Interaktif, Solo: Meski Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah membatalkan pemecatan terhadap enam orang pengurus harian partai (PHP) PPP yang mengikuti silatnas, namun sejumlah daerah tetap mendesakkan dilakukannya percepatan muktamar atau muktamar luar biasa (MLB) pada 2005 ini. Umumnya daerah menilai pembatalan pemecatan dengan agenda percepatan muktamar merupakan hal yang berbeda sehingga meski kubu Hamzah Haz melunak tidak berarti mereka membatalkan keinginan segera dilakukan pembaharuan di tubuh partai tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua DPC PPP Sragen, Rus Utaryono, Rabu (13/4).

Menurutnya, pembatalan tersebut menjadi pintu islah
antara dua kubu yang berseberangan di PPP. Islah
sesungguhnya menurut anggota DPRD Sragen ini
berlangsung di dalam forum muktamar. Dia menolak bila
pelaksanaan muktamar pada 2005 dinilai menyalahi
AD/ART seperti yang dikemukakan kubu Hamzah.
Menurut Rus, aturan partai memperbolehkan percepatan
muktamar atau MLB. "Sebagian besar cabang dan wilayah
menghendaki muktamar tahun ini, tidak ada aturan yang
dilanggar," tukasnya.

Dalam rapat pleno PHP PPP Selasa (12/4) malam, Hamzah
Haz akhirnya membatalkan sanksi pemecatan yang
sebelumnya dijatuhkan kepada enam orang pengurus
partai yang menghadiri silatnas PPP, Februari lalu.
Keenam pengurus teras partai tersebut adalah
Suryadharma Ali, Emron Pangkapi, Zarkasih Noer,
Ermalena, Andi M. Ghalib dan Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Wakil Ketua Umum PPP Alimarwan Hanan, meski
keputusan SK DPP PHP nomor 0123 tanggal 1 Maret 2005
dibatalkan tetapi pelaksanaan muktamar akan tetap
sesuai dengan jadual semula, 1-4 Januari 2007.
Alimarwan beralasan keputusan tersebut diambil karena
ingin membuat keadaan partai kondusif dan pengurus
harian ingin menjalankan mandat dari Ketua Dewan
Syariah KH Maimun Zubair.

Desakan agar muktamar dipercepat pada 2005 ini juga disampaikan PPP Solo. Menurut Ketua DPC PPP Solo, Hasan Mulachela, pencabutan sanksi pemecatan tersebut membuktikan kalau Hamzah Haz menyadari kekeliruannya dan secara tidak langsung mengamini bila PPP harus segera melakukan perubahan dalam waktu dekat melalui muktamar. "Logikanya, Hamzah setuju dengan hasil silatnas," tandasnya.

Hasan pun menyatakan pembatalan pemecatan tersebut mempermudahkan kedua kubu melaksanakan islah. Hanya saja, kepentingan pembaharuan partai tidak selesai dengan rujuknya mereka tetapi harus dilakukan regenerasi kepemimpinan PPP. Dia berharap setelah ini kubu Hamzah Haz dan kubu Suryadarma Ali mempersiapkan pelaksanaan muktamar. "Kalau hanya gara-gara pemecatannya dibatalkan kemudian panitia muktamar yang sudah dibentuk DPP PPP versi Suryadarma berhenti bekerja, itu namanya hanya cari selamat sendiri," ujar Hasan.

Hasan juga menawarkan Solo atau Jawa Tengah untuk
menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan muktamar. Hanya saja, untuk menjadi tuan rumah, Hasan meminta agar muktamar tidak dilakukan pada Juni mengingat, pada bulan tersebut sejumlah daerah menyelenggarakan Pilkadal. Menurut dia, waktu yang tepat untuk melaksanakan muktamar sekitar September. "Sesudah pelaksanaan pilkada agar daerah-daerah memiliki konsentrasi penuh," kata dia.

Imron Rosyid