Mahasiswa Surabaya Tolak RUU Badan Hukum Pendidikan
Kamis, 16 Agustus 2007 | 12:31 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Negeri Surabaya berunjuk rasa di perempatan Jalan Yos Sudarso Surabaya, Kamis (16/8). Mereka menolak diundangkannya Badan Hukum Pendidikan (BHP).

“BHP hanya upaya pemerintah untuk melepas tanggung jawabnya dalam memberikan anggaran pada dunia pendidikan,” ujar Andri Suyanto, koordinator aksi.

Mereka menilai upaya pemerintah lari dari tanggung jawab juga terlihat dari pengurangan anggaran pendidikan dalam RAPBN. “Tahun lalu anggaran pendidikan kita tak lebih dari 10 persen. Padahal sesuai amanat UUD anggaran harus bisa mencapai 20 persen,” imbuhnya.

Di sisi lain, kesejahteraan pengajar, baik guru maupun dosen, hingga saat ini juga masih menjadi problematika yang tak jelas penyelesaiannya. Dengan gaji yang di bawah standar, bisa dipastikan kualitas pendidikan tidak akan mungkin mampu untuk ditingkatkan.

Mereka menyuarakan berbagai seruan, di antaranya desakan untuk merealisasikan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen, juga desakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, plus adanya perwujudan pendidikan dasar yang gratis bagi rakyat, dan menolak konsep BHP.

Dalam aksinya, mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dan poster yang di antaranya bertuliskan, “Tingkatkan kesejahteraan pahlawan tanda jasa”, “Pendidikan murah dan berkualitas tanggung jawab pemerintah”.

Setelah menyampaikan orasi sekitar 1 jam, aksi tersebut akhirnya bubar dengan sendirinya tepat pukul 10.45.

Rohman Taufiq