Kepala Desa Tagih Dana Bantuan Pemerintah Banten
Minggu, 18 November 2007 | 13:54 WIB

TEMPO Interaktif, Serang: Ratusan Kepala Desa dan Kelurahan meminta Pemerintan Banten segera mencairkan dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5 juta. "Sekarang sudah hampir habis tahun anggaran, tapi dana ditahan pemerintah provinsi," kata Said Gunawan, Kepala Desa Muara Ciujung, Kecamatan Cibadak, Lebak, Minggu (18/11).

Bersama ratusan kepala desa lainnya, Said mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Banten. Keterlambatan penyaluran bantuan itu, kata Said, membuat program kerja yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan. "Banyak kegiatan yang terbengkalai".

anggota Komisi Pembangunan, Rizal Magkunegara, mengaku heran dengan dana yang belum cair itu. Padahal mata anggaran ini sudah dialokasikan pada APBD murni yang ditetapkan sebelum tahun 2007. "Saya melihat ada faktor kesengajaan, namun entah apa motifnya," kata Rizal.

Kepala Biro Keuangan pemerintah Banten, Eutik Suarta mengatakan, saat ini data penunjang penciaran dana untuk desa belum semuanya diserahkan oleh Badan pemberdaraan masyarakat (BPM). "Biro Keuangan tergantung dari data yang diserahkan BPM,” kata Eutik.

Data yang dibutuhkan itu misalnya saja tetang nomor rekening desa. “Kami tidak bisa mendistribusikan dana ke desa-desa atau kelurahan, tanpa ada rekening," kata Eutik lagi.

Menurut Eutik, dari 1.500 desa/kelurahan di Banten, baru 20 persen saja data yang masuk ke biro keuangan. Namun Kepala BPM Provinsi Banten, HM Basri membantah pernyataan Eitik. “Bohong itu. Semua data desa dan keluarahan sudah kami masukan kecuali dari Kabupaten Tangerang," kata Basri.

Data dari Tangerang belum masuk karena surat permintaan pendataan desa dari BPM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. (Faidil Akbar)