Dewan Desak Negosiasi Pembebasan Lahan Suramadu Dioptimalkan
Jum'at, 07 Desember 2007 | 17:22 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak panitia pembebasan lahan untuk jalan akses masuk ke Jembatan Suramadu mengoptimalkan proses negosiasi dalam menentukan harga tanah yang akan dibebaskan.

Dewan juga minta tenggat waktu pembebasan lahan diundur hingga benar-benar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Kami mendapat banyak keluhan adanya konspirasi harga, bahkan ada yang dibeli dengan harga tinggi dan ada yang sangat rendah. Ini harus di-clear-kan dulu, sebelum mengeluarkan deadline," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Masuki Toha, Jumat (7/12).

Masduki mencontohkan, sebuah bangunan seluas 123 meter persegi milik Muhammad Yunus di Kedung Cowek 44 hanya ditawar Rp 429 juta, padahal ada sebuah bangunan dibayar hingga dua kali, seperti bangunan milik H Erwin di Kedung Cowek 22.

Selain itu, pertimbangan perbedaan letak tanah di kawasan itu juga harus diperhatikan. Apalagi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah warga juga berbeda-beda dengan kisaran paling rendah Rp 1,3 juta per meter persegi hingga Rp 2 juta per meter persegi. Belum lagi kondisi bangunan, apakah tingkat atau tidak, plus berpagar besi atau lainnya, tentu harus juga diperhatikan.

Dewan akan segera menegur tim pembebasan lahan untuk menjelaskan hal ini. "Beberapa kali mereka kami undang untuk bertemu warga, tapi tidak datang. Kami akan tunggu hingga tanggal 27 mendatang semuanya harus sudah clear," imbuhnya. Saat ini, tanah yang belum berhasi dibebaskan setidaknya milik 36 warga yang terdiri dari 41 bidang tanah.

Sebelumnya, tim pembebasan lahan mengancam akan membongkar paksa jika hingga 25 Desember mendatang warga tak kunjung menyetujui harga yang ditawarkan. Tim pembebasan lahan sendiri menawar Rp 1,4-1,8 juta per meter persegi untuk tiap meter tanah dan bangunan warga.

Rohman Taufiq