Pemutihan Data Kependudukan Yogyakarta Batal
Rabu, 20 Pebruari 2008 | 14:42 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Pelaksanaan pemutihan data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) terhadap 2,5 juta penduduk Provinsi DI Yogyakarta batal. "Karena alat sidik jari yang dijanjikan di 100 lokasi belum dikirim ke lokasi," kata Kepala Biro Pemerintahan Tavip Agus Rayanto kepada Tempo, Rabu (20/2).

Pembatalan itu berimbas pada pengembalian dana pemutihan. Pemerintah provinsi menerima dana sebesar Rp 3,7 miliar untuk pemutihan data itu. Tavip mengatakan dana yang dikembalikan adalah biaya perjalanan dinas sebesar 30 persen dari total dana yang diterima. "Dana itu harus disetor ke kas daerah," ujarnya.

Dana lain yang dikembalikan adalah pengadaan alat berdasarkan penunjukan langsung, karena pemerintah provinsi tidak mau mengambil risiko bila tidak dengan tender. Padahal untuk melakukan tender tidak mungkin dilakukan karena waktunya mepet. "Total anggaran yang dikembalikan Rp 1,2 miliar," kata Tavip.

Kepala Bagian Kependudukan Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Prapti Wanggono, kepada Tempo mengatakan surat Dirjen Adminduk mengenai penundaan itu bertanggal 13 Desember 2007. "Bunyinya pelaksanaan penggunaan pengaman dengan sidik jari ditunda untuk sementara dan akan ditentukan kemudian," ujarnya.

Alasan yang diutarakan oleh Depdagri dalam surat yang diperoleh Tempo itu, karena sisa waktu tahun anggaran 2007 sangat terbatas dan adanya pertimbangan teknis di lapangan.

Sebelumnya, ketika berkunjung ke Yogyakarta, Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Rasyid Saleh kepada Tempo mengatakan mulai 1 Desember lalu 2,5 juta penduduk wilayah Yogyakarta akan disidik jarinya, difoto, dan data base mereka akan dicantumkan dalam nomor induk kependudukan (NIK) berbasis nasional.

Dengan pemutihan data itu, penduduk Yogyakarta akan menjadi penduduk Indonesia pertama yang memiliki KTP Nasional berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Yogya, kata Rasyid, menjadi pilot project bagi modeling data kependudukan berbasis SIAK di seluruh provinsi di Indonesia.

Bernada Rurit