Menjelang Pilkada, PNS Jateng Dilarang Berpolitik
Rabu, 27 Pebruari 2008 | 16:49 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 22 Juni, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jawa Tengah Hadi Prabowo meminta seluruh anggotanya tidak melibatkan diri menjadi alat kepentingan politik atau calon kepala daerah tertentu.

"Korpri adalah organisasi independen, profesional, nonpolitik, nonafiliasi, dan nonkomersial. Anggota harus mampu menjaga atribut seragam yang dipakai," kata Hadi Prabowo di Semarang hari ini.

Hadi menambahkan, Korpri sebagai organisasi yang berisikan orang-orang pemikir administrasi negara, perencana, dan pelaksana pembangunan negara harus tetap menunjung tinggi netralitas. "Tidak boleh terjebak pada satu kepentingan partai politik," katanya.

Keterlibatan pegawai negeri dalam politik biasanya terjadi karena salah satu calonnya adalah mantan kepala daerah atau sekretaris daerah. Di Jawa Tengah sendiri, gubernur saat ini sudah dipastikan tidak akan maju dalam pemilihan gubernur.

Hingga kini, yang sudah positif maju di antaranya Ketua Partai Golkar Jawa Tengah Bambang Sadono-Muhammad Adnan yang diusung Partai Golkar, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo (Mantan Pangdam IV Diponegoro) berpasangan dengan Bupati Kebumen Rustriningsih yang diusung PDI Perjuangan, Sukawi Sutarip (Wali Kota Semarang) berpasangan dengan Sudharto (Ketua PGRI Jateng) yang diusung Partai Demokrat dan PKS, Tamzil (Bupati Kudus) berpasangan dengan Rozak Rais yang diusung PPP dan PAN, serta Mayjend TNI (Purn) Agus Suyitno yang diusung PKB.

ROFIUDDIN