Warga Miskin Ditolak Berobat dI Rumah Sakit Hardjono
Jum'at, 07 Maret 2008 | 15:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah pasien miskin mengeluhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hardjono Ponorogo, Jawa Timur. Mereka mengaku ditolak berobat di rumah sakit setempat dengan alasan tidak tercatat dalam daftar asuransi kesehatan masyarakat miskin (askeskin).


Seorang warga Desa Gondowido, Ngebel, Ponorogo, Suwarti mengatakan ditolak ketika berobat di rumah sakit itu pada pekan lalu. Menurut keterangan pegawai rumah sakit setempat ia tidak terdaftar dalam askeskin. "Saya sakit mata sangat parah dan mendapat rujukan dari puskesmas untuk berobat ke rumah sakit," katanya, Jumat (7/3).

Walaupun ia telah menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan surat rujukan dari puskesmas Gondowido, namun rumah sakit tetap menolak mengobati penyakit Suwarti. "Padahal saya memang miskin," ujarnya.

Ketua Dusun Krajan, Desa Gondowido, Tumari, mengatakan tindakan penolakan rumah sakit seringkali menimpa warga miskin didesanya saat berobat ke rumah sakit itu. "Beberapa bulan lalu warga kami juga ditolak berobat," ujarnya.

Direktur RSUD Dr. Hardjono, Yuni Suryadi, menyangkal tudingan itu. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan, Titik Mukartini, mengatakan alasan penolakan itu karena keterbatasan rumah sakit setempat. "Mungkin rumah sakit tidak mempunyai sarana untuk mengobati mereka," ujarnya.

Ia juga menambahkan rumah sakit memprioritaskan penyakit-penyakit berat. "Harus dilihat kasusnya," ujar dia. Menurut Titik, RSUD Dr. Hardjono Ponorogo mengalami kesulitan keuangan akibat klaim askeskin yang belum cair.

Menurutnya, pasien miskin yang tidak terdaftar dalam askeskin pusat akan ditampung dengan askeskin daerah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah.

Syarat bagi pasien miskin agar mendapat fasilitas askeskin daerah adalah memiliki SKTM yang disahkan kelurahan dan kecamatan, rujukan dari puskesmas dan surat jatah beras miskin (raskin). Pengurusan surat-surat itu, kata Titik, diberikan durasi waktu 2x24 jam.

Ia menilai daftar penerima askeskin pusat sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena data itu berdasarkan survei Badan Pusat Statitistik (BPS) pada 2006. Menurutnya, data warga miskin harus diverifikasi karena jumlah penduduk miskin seringkali berubah. "Tapi tak jarang banyak orang kaya yang mengklaim dirinya miskin ketika berobat di rumah sakit," keluhnya.

DINI MAWUNTYAS