Golput Pilkada Nganjuk Capai 35 Persen
Minggu, 09 Maret 2008 | 16:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nganjuk yang berakhir dengan terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati Taufiqurahman-Abdul Wahid Badrus sebagai pemenang pemilihan, diwarnai dengan tingginya angka golput. Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) setempat menyatakan sebanyak 298.312 orang yang tercatat sebagai DPT (daftar pemilih tetap) tidak menggunakan hak suara mereka dalam Pilkada yang digelar 4 Maret 2008 lalu.

"Banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya sangat tinggi dan membuat kami terkejut. Sebanyak 298.312 orang atau hampir 35 persen dari jumlah pemilih tetap," kata M Bawono, Ketua KPUD Nganjuk saat mengumumkan hasil penghitungan suara, Minggu (9/3).

Dari data di KPUD, jumlah suara sah tercatat 527.980 lembar dan tidak sah 28.148 lembar. Padahal DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 849.191 jiwa.

"Terus terang kami sangat kecewa dengan banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal kami terus-menerus melakukan sosialisasi Pilkada hingga ke seluruh pelosok. Tapi inilah kenyataanya," kata Bawono.

Tingginya angka golput juga membuat Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Nganjuk bertanya-tanya. Panwas akan segera melakukan evaluasi mengenai hal ini sebagai bahan pertimbangan melaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang bakal digelar pada bulan Juli mendatang.

"Kami belum tahu apa kendala yang menyebabkan tingkat kehadiran pemilih tidak bisa mencapai 100 persen. Pelaksanaan Pilkada ini akan bisa menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur bulan Juli mendatang," kata Herman, salah seorang anggota Panwas Pilkada Nganjuk.

Menurut Herman, selama ini pihaknya sudah berusaha membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mensosialisasikan hari H pencoblosan melalui jajaran
Panwas di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

"Perlu evaluasi mendalam untuk mengetahui penyebab banyaknya rakyat tidak menggunakan hak suaranya. Ini merupakan PR kita semua sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat," kata Herman.DWIDJO U. MAKSUM