Bappeda Se-Indonesia Minta Perampingan Tugas
Kamis, 13 Maret 2008 | 13:30 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi se-Indonesia mendesak pemerintah merampingkan struktur tugas mereka.

“Setelah otonomi daerah tugas kita overload. Pemerintah pusat harus segera mencarikan solusi untuk efisiensi tugas Beppeda,” kata Hadi Prasetyo, Kepala Bappeda Jatim di sela-sela pertemuan Bappeda se-Indonesia di Surabaya, hari ini (13/3).

Hadi mencontohkan, sesuai UU Otonomi Daerah tugas Bappeda semakin berat karena harus mengkoordinasikan seluruh kabupaten/kota yang ada. Apalagi, sesuai UU 17/2003 Bapeda juga harus mengkoordinasikan belanja APBN yang didapat seluruh kabupaten/kota plus provinsi. Padahal, mereka tidak memiliki lembaga yang khusus menangani anggaran.

Belum lagi jika terjadi bencana, Bappedalah yang kemudian harus mencarikan anggaran banjir. “Kita juga tidak memiliki lembaga yang khusus menangani banjir,” tambahnya.

Akibatnya, tambah Hadi, dalam seminggu dirinya mendapatkan setidaknya sekitar 60 undangan yang separuh di antaranya harus dia sendiri yang menghadiri. “Sekretaris Bappeda hanya golongan III A, terpaksa hampir semua undangan harus Kepala Bappeda sendiri yang datang,” tambahnya.

Karenanya, dalam pertemuan ini mereka juga akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menaikkan golongan sekretaris Bapeda minimal golongan II B. Selain itu, mereka juga meminta adanya penambahan beberapa lembaga dalam Bappeda.

Jika sesuai dengan PP 42/2007 Bappeda hanya terdiri dari empat lembaga, yaitu ekonomi, sosial, prasarana wilayah, dan evaluasi pembangunan. Mereka mengusulkan adanya penambahan di bidang penganggaran.

Pertemuan para kepala Bappeda yang dilakukan di Hotel Garden Palace Surabaya ini rencannya akan digelar selama dua hari hingga besok (14/3).

Rohman Taufiq