Target Produksi Awal Blok Cepu Terancam Batal Tahun Ini
Kamis, 13 Maret 2008 | 19:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Produksi awal Blok Cepu yang ditarget akhir tahun 2008, terancam batal. Penyebabnya, belum kelarnya pembebasan lahan di sedikitnya 15 hektare tanah untuk areal eksplorasi yang dibagi di Desa Mojodelik dan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Jika produksi awal Blok Cepu tidak terealisasi akhir
tahun 2008 ini, otomatis berpengaruh pula terhadap
perolehan APBD 2009 Bojonegoro yang ditarget mencapai
Rp 1 triliun. Pihak Pemkab Bojonegoro kini berupaya
keras agar akhir tahun ini, lahan minyak yang
disebut-sebut punya kandungan minyak 600 juta barel
ini, bisa berproduksi awal.
“Kita berupaya keras agar produksi awal tahun ini,”
tegas Ketua DPRD Bojonegoro, Tamam Syaifuddin, pada
Tempo.

Sayangnya, upaya keras pihak Pemkab Bojonegoro tidak
sejalan dengan proses pembebasan lahan di areal Blok
Cepu, yang meliputi Kecamatan Ngasem dan sebagian di
Kecamatan Kalitidu ini. Dari sekitar 688 hektare tanah
yang diperlukan, tidak lebih dari 5 persen yang sudah
dibebaskan. Areal yang sudah digunakan untuk ekplorasi
baru sekitar 6 hektare di sumur Banyuurip, Desa
Mojodelik, Kecamatan Ngasem.

Menurut Dedy Afidick, Manager Land Tim Mobil Cepu
Limited (anak perusahaan ExxonMobil Oil), ada
batas-batas ukuran untuk menyatakan bisa dan tidaknya
Blok Cepu bisa berproduksi akhir tahun 2008 ini. Dia
mengakui, jika pada 15 April mendatang, proses
pembebasan lahan di Mojodelik 10 hektare dan di Desa
Ngasem 5 hektare, bisa lancar, maka bukan tidak
mungkin Blok Cepu bisa produksi akhir tahun ini.
“Tapi, sampai sekarang memang masih a lot,” ujarnya
saat ditemui disela-sela pelantikan Bupati-Wakil
Bupati Bojonegoro.

Sekarang ini, lanjutnya, tugas Land Tim membebaskan
lahan khusus untuk produksi total sebanyak 15 hektare.
Langkah ini, untuk mengejar target yang dicanangkan
Pemerintah Pusat untuk Blok Cepu. Dia mengakui, ada
beberapa kendala teknis, seperti masalah harga tanah
yang bebarapa diantaranya ada perbedaan harga. Pihak
MCL sendiri mematok harga Rp 50 ribu permeter di
sekitar Desa Mojodelik, Ngasem. Hanya tawaran sebesar
itu, diakuinya, masih tarik ulur.

Sementara itu Camat Ngasem, Bambang Waluyo
mengatakan, untuk awalnya, ada dua proses pembebasan
lahan. Yaitu 5 hektare di sumur Alas Tuwo Barat seluas
5 hektare. Untuk program ini, secara administrasi
sudah tidak ada masalah baik dengan harga tanah Rp 50
ribu permeter maupun proses pembayarannya. Tetapi, ada
kendala lain, untuk proses pembebasan lahan seluas 10
hektare di Desa Mojodelik, “Harga yang ditawarkan
sebesar itu, tidak ketemu. Warga menolak dan minta
naik lagi,” tegasnya tanpa menyebut nilai kenaikannya.

Jalan buntu pembebasan lahan di Desa Mojodelik itu,
diakuinya akan menghambat target produksi awal tahun
2008. Dia berharap, pihak Exxon akomodatid dan cepat
mengambil keputusan Misalnya, proses pembayaran tanah
di sumur Alas Tuwo Barat. Proses pembarannya, akan
langsung dicairkan di kantor bank langsung ke pemilik
tanah. “Jadi saya tidak campur tangan saat
pembayaran,” imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, langsung
turun tangan dengan memanggil Bupati Santoso (sebelum
diganti Suyoto—Bupati Bojonegoro sekarang) dan Erdyn,
Camat Ngasem, untuk proses pembebasan lahan. Salah
satu hasil keputusannya, tanah yang dibeli di atas
tahun 2002 dikembalikan kepada pemiliknya. Upaya itu
terbukti ampuh khususnya di areal sumur minyak Alas
Tuwo Barat. Sujatmiko