Kasus Gizi Buruk di Lamongan Sebanyak 244 Kasus
Jum'at, 21 Maret 2008 | 19:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, akan terus menurunkan tim berikut memantau dan menemukan kasus gizi buruk. Menyusul angka sebanyak 244 kasus gizi buruk dan dua diantaranya masuk kategori marasmus
kwarisorkor (busung lapar) tahun 2007 dan tahun 2008
ini.

Pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan kini, sudah mencanangkan penanganan kasus gizi buruk yang sebagian
besar ditemukan di desa-desa. Program yang dikembangkan, di antaranya pemberian makanan pengganti
ASI (MP-ASI) yang dibagi-bagikan gratis ke keluagra pra sejahtera. “Programnya dikembangkan lewat
Puskesmas sebagai ujung tombak penanganan kasus gizi buruk,” tegas Supriyono, Kepala Seksi Gizi Dinas
Kesehatan Lamongan yang dihubungi Tempo, Jumat (21/3) siang.

Selama ini, jumlah kasus gizi buruk di Lamongan memang masih relatif naik turun. Untuk tahun 2007
angkanya terctata 244 kasus, dan tahun 2008 dari januari-Maret belum terdata secara rinci. Tetapi,
kemungkinan jumlahnya akan meningkat, karena program pengentasan kasus gizi buruk, caranya mencari pasien.
Staf rumah sakit, puskesmas atau bidan dan perawat di desa, mencari kasus gizi buruk. Salah satu di
antaranya, dengan monitoring balita di desa-desa lewat program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Di Lamongan sendiri, hingga kini tercatat sedikitnya 1200 lebih kader-kader Posyandu yang langsung
dibimbing oleh bidan/perawat desa di Puskesmas. Selama ini, cara ini lebih efektif bisa menemukan kasus gizi
buruk. Karena, anak-anak balita, setidaknya bisa terpantau satu bulan sekali. Untuk efektifitasnya kita
monitor terus,” tegasnya.

Juru bicara Pemkab Lamongan, Aries Wibawa mengatakan kasus penanganan gizi buruk sudah dianggarkan di Dinas
Kesehatan Lamongan, lewat APBD tahun 2008. Dia menyebutkan, tidak ada pos secara khusus untuk
penanganan kasus gizi buruk. Sebab, program ini sudah masuk ke beberapa program kesehatan. “Tetapi,
prioritas penanganan gizi anak tetap kita lakukan,” tegasnya saat berada di Bojonegoro, kemarin.

Dia menyebutkan, pasca banjir beberapa waktu lalu, bisa jadi akan menambah jumlah kasus gizi buruk.
Penyebabnya, banyaknya nelayan tidak turun melaut, petani rugi akibat banjir, dan pengelola tambak yang
tak bisa kerja akibat banjir yang sejak Januari-Maret ini, tercatat sudah empat kali. sujatmiko