|
Alat kampanye Calon Gubernur Jatim Bertebaran
Jum'at, 21 Maret 2008 | 20:10 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Walaupun masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) propinsi Jawa Timur masih belum dimulai, namun ribuan alat kampanye berupa pamflet, poster, spanduk, bahkan baliho/rekalme ukuran besar betebaran di Jember-Jawa Timur.
Sementara,pihak-pihak yang terkait seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember, Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember saling lempar tanggungjawab.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember, Sudarisman mengatakan bahwa pemasangan beragam attribut kampanye itu jelas melanggar hukum alias ilegal.
"Tetapi mereka itu bakal calon yang telah diumumkan partai. Belum terdaftar di KPUD. Karena itu kami tidak punya dasar hukum atau aturan untuk menertibkan. Itu
wewenang Pemda dan DPRD," katanya.
KPUD Jember baru berwenang menertibkan alat kampanye itu jika para calon itu sudah terdaftar resmi sebagai calon gubernur -wakil gubernur Jawa Timur di KPU Jatim maupun KPUD di seluruh wilayah Jawa Timur.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Jember, Suprapto, mengakui bahwa beragam alat kampanye calon gubernur-wakil gubernur Jatim itu tidak
berijin. "Terutama yang berukuran jumbo, yang diletakkan di sudut-sudut jalan utama kota, hingga desa-desa. Tapi untuk menertibkan, kami sudah kirim instruksi kepada Satpol PP yang berwenang,"katanya, saat dikonfirmasi TEMPO.
Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember, Suhanan, mengaku tidak bisa melakukan instruksi dari Dispenda Jember karena mendapat reaksi keras dari Tim sukses dan aktifis parpol masing-masing calon. "Sudah kami coba. Tapi kenyataannya, kami tidakbisa jalan sendiri. Selain dihalangi pendukung dan aktivis parpol atau tim sukses, mereka sudah menyiapkan banyak cadangan," katanya.
Pekan pertama bulan maret lalu, lanjutnya, satpol PP telh berupaya menurunkan dan membongkar ratusan baliho dan reklame calon gubernur-wakil gubernur Jatim di wilayah kota Jember. Namun keesokan harinya, muncul lagi baliho dan reklame serta spanduk yang sama dalam jumlah lebih banyak. "Kita kewalahan. Makanya, kita harap ada tim bersama seperti dari KPUD, Dispenda, DPRD dan polisi. Biar mereka tertib dan tidak seenaknya,"katanya. Mahbub djunaydi
INDEKS BERITA LAINNYA :
|