Korban Lapindo akan Kembali Berunjuk Rasa
Sabtu, 22 Maret 2008 | 16:25 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Warga sembilan desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, akan berunjuk rasa dengan memblokir ruas jalan raya dan jalur alternatif di kawasan tersebut pada Senin (24/3) lusa. Mereka menuntut agar desanya dimasukkan pada peta area terdampak semburan lumpur PT Lapindo Brantas. Kesembilan desa itu ialah Siring Barat, Jatirejo, Glagah Arum, Kali Tengah, Pamotan, Gedang, Gempolsari, Plumbon dan Mindi.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Sukron Jalaluddin Alham mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi para kepala desa yang melaporkan bahwa warganya akan berunjuk rasa. “Saya sudah coba berunding dengan para kepala desa agar jangan sampai memblokir jalan. Tapi mereka mengaku tidak bisa mencegah warganya,” kata Jalaluddin saat dihubungi, Sabtu (22/3).

Menurut Jalaluddin, warga menuntut agar desa mereka dimasukkan area yang mendapat ganti rugi. Seperti tiga desa di Kecamatan Jabon, yakni Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan. Ketiga desa tersebut awalnya tidak termasuk pada peta area terdampak. Namun belakangan pemerintah memasukkan pada wilayah yang mendapatkan ganti rugi. Uang ganti rugi itu ditanggung APBN sebesar Rp 1,2 triliun. “Warga sembilan desa menuntut kepastian agar desanya segera dimasukkan peta area terdampak biar segera memperoleh ganti rugi,” ujar Jalaluddin.

Secara defacto, menurut Jalaluddin, rumah-rumah warga di desa tersebut sudah tidak layak dihuni karena muncul semburan-semburan gas di pekarangan maupun di dalam rumah. Dari penelitian Fergaco, beberapa desa memang sudah harus dikosongkan karena berbahaya untuk ditempati baik jangka panjang maupun pendek. “Tapi sampai sekarang belum ada kebijakan konkret dari pemerintah untuk menentukan nasib mereka,” ujarnya.

Tokoh warga Siring Barat, Mahmud, belum dapat dikonfirmasi perihal kepastian aksi tutup jalan tersebut. Saat dihubungi, telepon selulernya masuk pada layanan kotak suara (mailbox). Namun selain warga sembilan desa tersebut, warga di tiga desa yang sudah mendapat kepastian ganti rugi pun juga berencana menggelar unjuk rasa. Hanya saja mereka belum menentukan lokasi aksi.

Koordinator warga Besuki, Ali Mursyid mengatakan, agenda unjuk rasa yang disuarakan ialah mendesak pemerintah agar mempercepat pembayaran ganti rugi. “Kami juga minta kepastian ganti rugi secara tertulis, bukan hanya ucapan lisan Presiden,” kata Ali.

Ali mengeluhkan perlakuan diterima pengungsi warga tiga desa tersebut. Menurutnya, selama ini warga yang mengungsi di tenda-tenda tepi bekas jalan tol Surabaya – Gempol hanya mendapatkan jatah makan selama dua minggu. Padahal, kata dia, mereka juga sama-sama telah kehilangan rumah karena tertimbun lumpur. “Karena itu kami mendesak uang ganti rugi itu segera dibayarkan. Kami sudah tidak kuat hidup di pengungsian,” kata Ali.

Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Adnas mengatakan akan mendekati tokoh-tokoh warga agar mengurungkan niatnya untuk menutup jalan. Pasalnya, bila seluruh akses jalan ditutup dampaknya justru dapat menghambat perekonomian seluruh Jawa Timur. “Kami usahakan persuasif, tapi kalau tidak bisa nanti ada akan langkah-langkah lanjutan,” kata Adnas.

Kukuh S Wibowo