Pekerja Pelindo Batal Gelar Mogok Massal Nasional
Minggu, 23 Maret 2008 | 21:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) untuk menggelar aksi mogok massal nasional dibatalkan. Pembatalan itu dilakukan setelah mereka bertemu dan mendapat jaminan dari Menteri Perhubungan dan Panja Komisi V DPR RI 18-19 Meret lalu di Jakarta. “Karena ada jaminan dari Menhub dan DPR RI, untuk sementara rencana mogok missal nasional kami batalkan,” kata Ketua SPPI Pelindo III, Agus Hermawan, dihubungi Koran Tempo, Minggu (23/3).

Menurut Agus, baik Menhub maupun Panja DPR RI menjamin Pelindo tetap sebagai penyelenggara pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan umum yang ada di Indonesia tetap dikelola oleh Pelindo. Kecuali ada pelabuhan baru yang sudah dikelola oleh departemen perhubungan. “Kita batal mogok tapi perjuangan belum selesai. Kami akan kawal sampai di DPR. Kami juga akan menggelar pertemuan berkala dengan DPR,” tegasnya.

Sebelumnya SPPI Pelindo se Indonesia mengancam menggelar aksi mogok massal nasional. Mereka akan berhenti beraktivitas mulai 25-27 Maret. Aksi itu mereka gelar sebagai bentuk protes atas Rancangan undang-undang (RUU) Pelayaran yang sedang digodok Komisi V DPR RI. Dalam RUU itu disebutkan Pelindo tidak lagi sebagai penyelenggara pelabuhan yang menguasai akses ekonomi tapi hanya sebagai terminal operator yang kewenangannya terbatas.

Namun dalam pertemuannya dengan Panja Komisi V DPR beberapa hari lalu, kata Agus, Panja menganggap Pelindo masih eksis sebagai penyelenggara pelabuhan. Statemen departemen perhubungan yang mengatakan pelindo akan dirubah menjadi terminal operator pelabuhan tanpa diketahui oleh DPR. “Tapi kita tetap akan membuat konsep usulan resmi ke DPR,” ujarnya.

Konsep resmi dari SPPI itu, tambah Agus hanya ingin menambahkan satu pasal di batang tubuh RUU Pelayaran yang isinya mempertegas posisi Pelindo do pelabuhan yakni sebagai penyelenggara pelabuhan dan pengelola pelabuhan-pelabuhan umum lainnya.

Agus mengakui, kontroversi RUU Pelayaran antara Pelindo dan Dephub lebih banyak dilatar belakangi perebutan lahan ekonomi yang saat ini dikuasai oleh Pelindo. Dephub menginginkan sumber-sumber ekonomi tersebut dikelola oleh Dephub dengan cara menuduh Pelindo berperan ganda sebagai regulator dan operator. “Padahal kita ini hanya sebagai operator. Kita sudah pisah. Regulator tetap perhubungan,” jelasnya.

Ditanya berapa pemasukan yang diberikan Lapindo III ke kas Negara setiap tahunnya? Menurut Agus, uang yang disetorkan Pelindo III ke kas Negara dalam bentuk deviden sekitar Rp 500 milyar pertahun.

Mendengar pembatalan aksi mogok nasional tersebut Admistratur Pelabuhan (Adpel) Tanjung Perak tampak senang. Ini diakui oleh Humas Adpel Tanjung Perak Sri Sukesih. Menurutnya Adpel sangat berterima kasih kepada SPPI, dengan begitu dalam dua hari kedepan pelayanan di pelabuhan tidak akan menemui hambatan seperti yang dikuatirkan, meski sebelumnya Adpel sudah menyiapkan armadanya untuk mengantisipasi aksi mogok yang akan dilakukan SPPI.

Disingung soal RUU Pelayaran, Sukesih, mengatakan apapun yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan akan diterima termasuk jika Pelindo dirubah menjadi terminal operator. Ia yakin perubahan yang dilakukan pemerintah hanya untuk merah-putih meski ada instansi yang dirugikan dan diuntungkan. “Tapi saya yakin RUU itu yang menggodok orang-orang pintar. Jadi semuanya untuk bangsa,” paparnya. adi mawardi