BPLS Temukan 6 Rumah Baru Paska Terbitnya Kepres
Minggu, 23 Maret 2008 | 21:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) temukan enam bangunan rumah baru yang dibangun diatas areal tanah yang akan mendapatkan ganti rugi dari APBN di Desa Besuki dan Pejarakan Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Kepada Tempo, Minggu (23/3), Juru Bicara BPLS Ahmad Zulkarnain mengatakan ke-enam bangunan tersebut masing-masing 4 bangunan rumah di Desa Pejarakan dan 2 rumah di Desa Besuki. Padahal didalam kawasan tersebut, Pemerintah akan segera memberikan ganti rugi Rp 2,5 juta untuk tiap meter persegi tanah yang ada bangunannya, dan Rp 1 juta untuk tanah yang tidak ada bangunannya.

"Untuk sementara kami temukan 6 bangunan, kemungkinan masih ada lagi, apalagi kawasan tersebut saat ini memang masih bisa digunakan jadi warga masih bebas untuk melakukan bongkar rumah atau bikin rumah baru," kata Zulkarnain.

Untuk mensiasati terus bertambahnya rumah baru dikawasan tersebut, BPLS memutuskan hanya akan memberikan ganti rugi bagi rumah yang dibangun sebelum tanggal 27 Februari 2008 atau tanggal dimana Presiden memutuskan memberikan ganti rugi lewat APBN kepada Desa tersebut.

"Kami memiliki data baik dari pihak desa maupun citra satelit, jadi mana bangunan baru dan tidak akan ketahuan," tambah Zulkarnain.

Dihubungi terpisah, Koordinator Warga Besuki Ali Mursyid, mempertanyakan data BPLS tentang adanya bangunan baru milik warga. Menurut dirinya, sejak bencana lapindo, warga banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak lagi memiliki dana untuk mendirikan rumah baru.

"Jangankan rumah, untuk makan saja kami sulit harus minta bantuan," tutur Mursyid.

Meski demikian, dirinya menyayangkan jika memang ada warganya yang sengaja mencari keuntungan dengan mendirikan rumah baru.

Sementara itu, menanggapi rencana unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar warga sembilan Desa, Zulkarnain meminta warga bisa bersabar dan bisa membedakan mana Desa yang benar-benar layak atau tidak.

Zulkarnain mencontohkan, khusus Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring mendapatkan ganti rugi dari APBN bukan hanya karena desa tersebut dekat dengan semburan lumpur, melainkan juga pertimbangan ke-tiga desa tersebut akan dijadikan areal untuk memperlancar aliran pembuangan lumpur ke sungai porong. Rohman Taufiq