Masyarakat Yogya Gelar Sidang Rakyat
Senin, 24 Maret 2008 | 16:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
YOGYAKARTA - Ribuan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Kawulo Mataram Manunggal (GKMM) menggelar sidang rakyat di halaman kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (24/3). Mereka menuntut ditetapkannya Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY periode 2008-2013. Massa tidak menginginkan jabatan orang pertama dan kedua di provinsi DIY itu dilakukan dengan cara pemilihan.

Bergantian, wakil-wakil massa dari empat kabupaten di DIY menyampaikan orasi di atas mimbar mobil bak terbuka.

Wisnu Aji, wakil massa dari Kabupaten Sleman, dalam orasinya menyatakan bahwa keistimewaan DIY merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY sama saja dengan pengkhianatan terhadap sejarah.

"Jika pemerintah pusat tetap memaksakan diri menggelar pemilihan, berarti pemerintah pusat telah melakukan pengkhianatan. Kita harus lawan bersama," teriak Wisnu Aji yang disambut sorak sorai massa.

Pernyataan senada juga disampaikan Jiono, Ketua GKMM. Menurut Jiono, sidang rakyat ini merupakan sebuah gerakan budaya, sekaligus bentuk kecintaan rakyat Yogya terhadap Sultan dan Pakualam. "Karena itu, jika pemerintah pusat berkhianat terhadap sejarah, kita akan berbondong-bondong datang ke Jakarta," tegasnya.

Massa menuntut DPRD agar dalam waktu dekat segera menggelar sidang paripurna istimewa untuk menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY periode 2008-2013.

Ketua DPRD DIY, Juwarto, di depan massa berjanji dalam waktu dekat akan menggelar sidang paripurna istimewa. Juwarto bahkan berjanji mewujudkan aspirasi massa. "Penetapan (jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY) tidak perlu diperdebatkan lagi, namun harus direalisasikan," kata Juwarto yang lagi-lagi disambut gegap gempita massa.

Juwarto juga sepakat jika rakyat Yogya nantinya "membanjiri" Jakarta jika pemerintah pusat memaksakan diri mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dengan cara pemilihan. "Kita siap gerudug Jakarta jika DPR RI tidak mau mendengar aspirasi rakyat Yogya," ujarnya.

Subardi, anggota DPD asal Yogya, di depan massa berjanji akan membawa aspirasi rakyat Yogya ke Jakarta. "Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat," katanya.

Jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY akan habis Oktober mendatang. Sultan Hamengku Buwono X sendiri sudah menyatakan tidak akan bersedia dicalonkan sebagai gubernur DIY untuk masa jabatan ketiga kalinya karena akan menyalahi peraturan perundangan.

Namun, rakyat Yogyakarta ternyata punya kehendak lain. Rakyat menghendaki agar jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY tetap berada di tangan Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX. Itu sebabnya, mereka melakukan sidang rakyat.

Heru CN, M Syaifullah