Krisis Beras Ancam Jawa Tengah
Selasa, 25 Maret 2008 | 19:56 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:
Fatria Rahmadi, anggota Komisi B, Dewan Provinsi Jawa Tengah khawatir, krisis beras bisa mengancam Jawa Tengah. Masalahnya, stok pangan 2008, tidak akan terpenuhi bila beras hasil panen petani di Jawa Tengah dijual ke luar Jawa.

Kekhawatirannya muncul berdasarkan pemantauannya di lapangan, yakni di Jepara dan Demak, dalam kenyataannya, petani lebih senang menjual hasil panennya ke luar Jawa, karena harga jualnya bisa lebih tinggi. Bila demikian, kata Fatria, target pemerintah untuk membeli beras 400 ribu ton tidak akan bisa terpenuhi.

Akibat rendahnya harga jual gabah petani itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI) Jawa Tengah, Gatot Aji Sutopo minta kepada Divisi Regional Bulog Jawa Tengah, agar bersedia membeli gabah petani yang terendam banjir di beberapa daerah.

Menurut Gatot, akibat banjir, kualitas gabah menjadi jelek karena kandungan airnya terlalu tinggi. "Jika berpihak kepada petani, Bulog yang mempunyai alat pengering dan penggilingan, seharusnya bersedia membeli gabah petani, sesuai harga yang ditetapkan pemerintah," katanya kepada Tempo, Selasa (25/3).

Saat ini, lanjut Gatot, harga jual gabah petani sangat rendah, karena para pembeli, baik mitra yang menjadi mitra Bulog maupun tengkulak menggunakan alasan, kualitas gabah petani jelek gara-gara terendam banjir. Di Kabupaten Demak dan Jepara misalnya, harga gabah kering panen (GKP) hanya Rp 1.400 per kilogram.

Padahal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3/2007, harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap GKP Rp 2.000 per kilogram. Sementara harga gabah kering giling, sesuai HPP, Rp 2.500 per kilogram. Tapi yang terjadi hanya Rp 1.700 per kilogramnya. "Ironisnya, pembelian harga di bawah HPP juga dilakukan pembeli yang menjadi mitra bulog," tambah Gatot.

Terhadap persoalan itu, juru bicara Bulog Divisi Regional Jawa Tengah, S.R. Farida mengatakan, siap membeli gabah petani sesuai HPP. Tak hanya itu, pihaknya juga siap membeli gabah petani yang terendam banjir. "Kami akan membeli gabah petani sesuai HPP, termasuk gabah yang terendam banjir," ujarnya kepada Tempo.

Bahkan Farida meminta kepada masyarakat, jika ada satuan tugas Bulog yang membeli gabah dibawah HPP agar melapor ke Bulog. "Kami pastikan, pembeli gabah dibawah HPP itu bukan dari satuan tugas yang dibentuk Bulog", kata Farida tegas. Sejauh ini ada tiga cara pengadaan beras yang dilakukan pemerintah, lewat Bulog, Lembaga Keuangan Ekonomi Pedesaan dan Dana Talangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.

Sesuai target, tahun ini, Bulog Divisi Regional Jawa Tengah berencana akan membeli gabah petani, sebanyak 400 ribu ton. Menurut Farida, jumlah tersebut akan digunakan untuk memenuhi pengadaan beras miskin dan cadangan bencana.

Dari sisi lain, Fatria melihat, di balik krisis beras ini tersimpan adanya unsur politis, yakni agar punya alasan mengimpor beras, seperti yang terjadi tahun lalu. Karena itu, Fatria minta agar pemerintah, dalam hal ini Bulog, membeli gabah petani, dengan harga sesuai HPP. “Import beras yang terjadi tahun lalu modusnya sama seperti ini,” kata Fatria.
Sohirin