Pemkab Ponorogo Mengaku Kewalahan Bantu Korban Bencana
Rabu, 26 Maret 2008 | 19:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Amin mengaku kewalahan memberikan bantuan kerugian kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah kerjanya.

Pasalnya dana untuk menangani bencana sebesar Rp 4 miliar yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2008 telah habis untuk menangani bencana yang akhir-akhir ini kerap melanda Ponorogo.

"Anggarannya telah habis. Anggaran ini lebih kecil daripada 2007 yang mencapai Rp 8 miliar," ujarnya, Rabu (26/3). Untuk mengatasi kesulitan anggaran tanggap darurat bencana ini, pihaknya, lanjut dia telah
menggusulkan anggaran ke pemerintahan pusat serta propinsi sebesar Rp 34 miliar.

Kesulitan anggaran ini berdampak terhadap penanganan darurat bencana. Hingga saat ini berdasarkan data dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Ponorogo sebanyak 36 titik tanggul jebol akibat banjir. "Hanya 10 persen saja yang bisa kita tangani secara darurat," kata Kepala Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Ponorogo, Ismono.

Ia mengaku belum bisa memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol karena menunggu bantuan dari pusat. "Agar tidak menimbulkan banjir, warga harus menutup tanggul-tanggul itu secara swadaya terlebih dahulu," pintanya.

Sementara itu, jebolnya tanggul Tanggungrejo mengakibatkan banjir bandang kerapkali melanda Desa Karang Patihan dan Sumber Rejo Kecamatan Balong
ketika hujan deras.

Akibatnya rumah warga setempat terendam air banjir hingga ketinggian 100 centimeter, puluhan hektar tanaman pertanian misalnya padi dan kacang rusak karena terendam air banjir.

Kepala Desa Karang Patihan, Daud Cahyono mengatakan warga setempat berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo segera memperbaiki tanggul yang jebol. "Kerugian kami sementara ini mencapai Rp 730 juta," imbuhnya. DINI MAWUNTYAS