Warga Jawa Barat Rawan Politik Uang
Jum'at, 28 Maret 2008 | 17:48 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:Warga Jawa Barat termasuk rawan terkena politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Barat. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menyebut 51,8 persen responden bisa menerima politik uang sebagai hal wajar. “Mereka menganggap pemberian uang atau hadiah oleh tim sukses sebagai sebuah kewajaran” kata Iman Suhirman saat mempresentasikan temuannya di Bandung.

Survei opini publik itu dilakukan LSI pada 9 - 12 Maret lalu itu untuk melihat seberapat jauh perilaku politik politik warga Jawa Barat pada Pilkada 2008. Riset itu dilakukan dengan mengambil sampel 1.020 orang dengan teknik multistage random sampling dari 102 desa dan kelurahan di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Menurut Iman, sekitar 51,8 persen responden menyatakan politik uang sebagai suatu yang wajar. Dan 76,9 persennya menyatakan akan menerima uang atau hadiah tersebut, namun tetap memilih sesuai hati nurani. Adapun 11,9 persen dari mereka menyatakan menerima dan akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah. Sekitar 7,3 persen menerima dan akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah yang lebih besar. “Hanya 3,9 persen yang menyatakan tak akan menerima pemberian itu” kata Iman.

Dari jawaban ini, kata Iman, artinya ada 19,2 persen warga yang suaranya sangat ditentukan besaran uang yang diberikan kandidat. Angka ini, ekuivalen dengan 10 persen dari total pemilih. “Jadi harus benar-benar menjadi perhatian karena pilkada di Jawa Barat rawan politik uang,” katanya.

Sosiolog dari Universitas Padjadjaran Budi Rajab menilai sikap warga Jawa Barat yang permisif itu sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi sikapseperti itu sudah mengakar sejak jaman penjajahan Belanda. “Dulu pemilihan kepala desa juga sarat dengan politik uang,” ujarnya.

rana akbari fitriawan