PKL Dan Juru Pakir Gelar Demo Penetapan Sultan
Senin, 31 Maret 2008 | 15:08 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:
Ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) sepanjang Jalan Malioboro berhenti beraktivitas> Mereka menggelar aksi mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (31/3).

Aksi dimulai pukul 08:00, dari Jalan Abu Bakar Ali menuju kantor DPRD Propinsi DIY. “Kami rela tidak berjualan sehari semalam demi Sultan,” kata Suwardi, pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jalan Malioboro.

Menurutnya, aksi didukung sembilan paguyuban pedagang di jalan Malioboro, serta juru parkir sepanjang jalan tersebut. Para pedagang dengan tertib melakukan aksi tanpa banyak bicara. Mereka hanya memberikan pernyataan sikap kepada anggota DPRD Propinsi DIY.

Para peserta aksi menuntut agar keistimewaan Yogyakarta segera ditetapkan, serta mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai gubernur DIY dan Sri Pakualam IX sebagai wakilnya.

Menurut Suwardi, kesan PKL sulit diatur itu tidak benar,
ternyata PKL dan juru parkir bisa diajak melakukan
aksi bahkan rela tidak berjualan demi kepentingan
bersama.

Aksi tersebut dilanjutkan dengan aksi diam. Mereka tidak melakukan aktivitas transaksi jual beli. Koridor sepanjang Malioboro tampak lengang, sepi, dan tak dijubeli pengunjung.

Agus Sugiarto (48), pedagang batik di jalan Malioboro
menyatakan, dirinya akan patuh terhadap asosiasi yang
mengatur anggotanya, bahkan sehari libur, tak berjualanpun rela. "Saya rela kehilangan omzet satu juta rupiah demi kepentingan bersama,” kata dia.

Sepinya pedagang di sepanjang Jalan Malioboro mengulang kembali peristiwa sepuluh tahun lalu. Kala itu, Jalan Malioboro sepi, pedagang kaki lima ikut gerakan rakyat, aksi mendukung lengsernya Soeharto, 20 Mei 1998.

Menanggapi aksi itu, Gandung Pardiman, Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY akan meneruskan aspirasi tersebut, dengan
mengusulkan “public hearing” ke rapat komisi DPRD DIY. “Kita akan menampung aspirasi mereka, penetapan RUUK Yogyakarta biar segera terealisir,” kata Gandung.

Menurut Gandung, pihaknya juga tidak menutup aspirasi
masyarakat yang mendukung pemilihan Gubernur. “Biar
tidak ada diktator dalam penetapan dan jangan ada
tirani dalam pemilihan,” katanya.
muh syaifullah