Warga AS Masih Ragukan Keamanan Bali
Kamis, 03 April 2008 | 13:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sampai saat ini warga Amerika Serikat (AS) masih mempertanyakan jaminan keamanan di Bali. Karena itu mereka lebih memilih daerah-daerah yang relatif dekat dengan negara Paman Sam itu untuk menjalani liburannya,

”Prioritasnya lebih ke Amerika Selatan yang lebih dekat. Bali jaraknya sangat jauh sehingga isu keamanan menjadi sangat sensitif,” kata Wakil Konsul AS Jeffreey M Lorne dalam dialog dengan jajaran DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali, Kamis (3/3).

Jeffreey berada di Bali untuk menggali informasi mengenai sistuasi sosial politik dan keamanan Bali.

Dia menegaskan, pemerintah AS belum bisa mencabut travel warning yang diterapkan untuk berkunjung ke Indonesia. Namun, akan terus melihat proses perbaikan sehingga situasi menjadi lebih terjamin. “Ini bukan proses yang hanya satu hari selesai,” ujarnya.

Dalam dialog, Wakil Gubernur Bali IGN Kesuma Kelakan yang juga pengurus DPD PDI menyatakan, setelah peristiwa bom Bali, keamanan telah dikelola lebih baik melalui lembaga Badan Pengamanan Terpadu. Lembaga ini merupakan badan koordinasi yang melibat polisi, TNI, pemerintah dan masyarakat. Tugasnya adalah menyusun perencanaan dan strategi pengamanan Bali sampai pada tingkat pengawasannya.

Namun Kelakan mengakui, lembaga belum berfungsi optimal. Kelemahan utama adalah minimnya dukungan dana dan sumberdaya karena kepolisian di Bali belum mendapat prioritas khusus. “Padahal mestinya kepolisian Bali berstandar internasional karena merupakan daerah pariwisata,” ujarnya. Perjuangan untuk meningkatkan standar keamanan itu kini disatukan dengan paket perjuangan agar Bali mendapat status otonomi khusus.

Menjawab pertanyaan tentang otonomi khusus, Ketua DPD PDIP Bali Cokorda Ratmadi menyatakan, otsus tidak berkonotasi eksklusifitas. Tapi disebabkan kondisi Bali sebagai wilayah dengan satu pulau yang pembangunannya harus terintegrasi. Saat ini terjadi kesemrawutan pembangunan karena hak otonomi berada di tingkat kabupaten.

Mestinya berbeda dengan daerah lain otonomi Bali harus berada di tingkat propinsi. Rofiqi Hasan