Pemerintah Cianjur Serahkan Daftar Pemilih Pemilu 2009
Sabtu, 05 April 2008 | 17:35 WIB

TEMPO Interaktif, Cianjur:Meski Pemilihan Umum masih digelar setahun lagi namun proses persiapan pesta politik akbar itu sudah dimulai. Hari ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu Legislatif 2009 kepada KPU Cianjur.

Penyerahan itu dilakukan Bupati Cianjur Tjejep Muchtar Soleh kepada Ketua KPU Cianjur Choirul Anam di Pendopo Kabupaten Cianjur. Proses penyerahan data ini menjadi penanda dimulainya tahapan Pemilu Legislatif 2009.

Pada saat bersamaan, jalan-jalan utama di pusat kota Cianjur sedang dijubeli ribuan warga yang sedang mengikuti keramaian kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2008. "Tahapan Pemilu Legislatif 2009 sudah dimulai di saat tahapan Pilgub Jabar 2008 sedang memasuki puncaknya sekarang," kata Choirul Anam.

Berdasarkan data yang diserahkan itu, DP4 Kabupaten Cianjur untuk Pemilu Legislatif berjumlah 1.488.012 dengan perincian pemilih laki-laki 760.661 dan perempuan 727.351. Ada penambahan jumlah data pemilih untuk Pemilu Legislatif 2009 ini dibandingkan data pada Pilgub Jabar 2008 sekarang yang berjumlah 1.468.859, yakni sebanyak 19.153. "Sekitar 1,3 persen," kata Awaluddin, anggota KPU Cianjur.

Menurut Awaluddin, daftar pemilih yang diserahkan bupati itu adalah hasil olahan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Data itu bersumber dari dari database pemilih pada Pemilihan Presiden tahun 2004. Lalu ditambah dengan data base pemilihan gubernur Jawa Barat 2008.

Awaluddin menjelaskan, persoalan yang acapkali menjadi halangan pemutakhiran dan proses rekap data pemilih adalah ada dua lembaga yang melakukan pendataan untuk menghasilkan DP4. Selain itu, format yang digunakan pun berbeda sehingga sering terjadi kesalahan dalam pemasukan data. Sayangnya, Awaluddin tak menjelaskan apa yang dimaksud perbedaan format itu.

Awaluddin mengaku khawatir kalau database yang dipakai pemerintah masih bersumber dari data pemilih pada Pilpres 2004. Mengingat terlalu jauh rentang waktu dari data yang ada, memunculkan masalah. Misalnya pemilih sudah meninggal, usia pemilih di bawah umur, domisili pemilih yang sudah pindah, atau TNI/Polri yang terdaftar. "Ini sempat terjadi pada saat validasi DP4 pada Pilgub Jabar 2008” ujarnya. Data itu bersumber dari data base Pilpres 2004. Akibatnya, mereka harus bekerja dari nol untuk memilah persoalan tadi.

Deden Abdul Aziz