Sistem Baru Distribusi Minyak Tanah Bermasalah
Senin, 07 April 2008 | 20:43 WIB

TEMPO Interaktif, PURWAKARTA:Kebijakan BP Migas yang akan menerapkan regulasi sistem distribusi minyak tanah bersubsidi secara tertutup ternyata menimbulkan persoalan baru di tingkat operator di daerah. Menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang, Auh Solehudin, system baru itu membuat mereka harus menambah pangkalan baru.

Di wilayahnya saja, setidaknya harus berdiri 1800 pangkalan baru dari 800 pangkalan yang sudah ada saat ini. "Idealnya, satu desa disiapkan dua pangkalan. Saat ini satu desa paling banter satu titik. “ ujarnya di Purwakarta, Senin (7/4).

Menurut Auh, penambahan ribuan pangkalan baru distribusi minyak tanah bersubsidi itu dilakukan untuk mengamankan kebocoran aliran minyak tanah bersubsidi agar tidak seperti yang selama ini terjadi. Kelak, konsumen di desa A tidak bisa lagi membeli di pangkalan desa B. Setiap agen pun akan punya data konsumen yang harus dilayaninya dan konsumen memiliki kartu penerima subsidinya.

Kenaikan HET pun, kata Auh, perlu dilakukan untuk memacu keinginan masyarakat berinvestasi. HET lama dengan margin Rp.95 per liter, masyarakat tidak mungkin tertarik berinvestasi. Karenanya, Hiswanamigas mengusulkan HET baru dengan margin menjadi Rp.300 per liter. Misalnya, Hiswanamigas mengusulkan HET di Purwakarta dan Karawang semula Rp.2.310 dan Rp.2.300 per liter men jadi Rp.2.500 per liter dan HET di Subang yang semula Rp.2.400 menjadi Rp.2600 per liter.

Masalah lain yang tak kalah penting, menurut Auh, adalah rentang waktu minyak tanah bersubsidi yang umurnya tinggal delapan bulan lagi, terhitung Mei mendatang. " Dengan margin yang ada sekarang dan jatah yang diberikan rata-rata lima kilo liter per bulan dan waktu tinggal delapan bulan lagi tak mungkin ada yang mau berinvesatasi.

Mulyana Enoch, Kepala Bagian Ekonomi, Pemkab Purwakarta, mengaku belum mengetahui tata-cara reguklasi distribusi minyak tanah bersubsidi yang akan diterapkan pihak BP MIgas tersebut. "Kita akan bicara dulu dengan Hiswanamigas," kata Mulyana. Soal harus berdirinya ratusan pangkalan baru, Mulyana, mengusulkan agar peran pengecer dialihfungsikan menjadi pangkalan.

Nanang Sutisna