Pemantau Khawatirkan Pilkada Pasuruan Penuh Kecurangan
Rabu, 09 April 2008 | 10:24 WIB

TEMPO Interaktif, Malang:Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Pasuruan mencemaskan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

KIPP juga kekurangan data-data menyangkut pemilihan bupati karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bersikap tidak transparan, terkesan alergi, dan mempersulit kerja mereka sebagai lembaga pemantau pilkada.

Di luar KIPP, ada tiga lembaga pemantau lagi, yakni Forum Peduli Masyarakat (FPM), Aliansi Masyarakat Peduli Pasuruan (Amppas), dan Social Transformation and Public Awareness (Sepata) Center. Selan itu, ada tiga lembaga pemantau yang tidak lolos verifikasi di KPU.

Sultoni, Ketua KIPP Kabupaten Pasuruan, mengatakan ada dua persoalan yang dapat diindikasikan sebagai gejala awal terjadinya kecurangan. Pertama, pihaknya amat kesulitan mendapatkan rincian data pemilih yang sudah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), 24 Maret lalu.

Kedua, riwayat kesehatan ketiga kontestan, khususnya calon bupati Jusbakir Aldjufri (bupati sekarang), tidak jelas. KIPP pernah meminta keterangan pada KPU mengenai kesehatan Jusbakir, tapi ditolak KPU dengan alasan yang berhak menentukan kesehatan adalah pihak rumah sakit (RSU dr. Soetomo). Ketiga pasangan dinyatakan sehat pada 18 Februari lalu.

"Ketiadaan data-data yang cukup menyulitkan kami membuat laporan yang akurat dan dapat dipertanggujawabkan, tapi maunya KPU begitu, mau bagaimana lagi," kata dia.

Pernyataan Sultoni disangkal Mochammad Sodiq, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan. Pihaknya sama sekali tidak pernah mempersulit siapa pun untuk mengakses data-data di kantornya. "Kami bersikap terbuka dan transparan kok, tapi kan tidak harus telanjang," kata Sodiq.

Abdi Purmono