KPU Pasuruan Dinilai Tidak Transparan
Jum'at, 11 April 2008 | 13:57 WIB

TEMPO Interaktif, Malang:Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) kembali menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan lebih transparan dalam bekerja. Selama ini KPU dinilai tidak transparan terhadap publik.

Menurut Sultoni, Ketua KIPP setempat, ketidaktransparanan KPU dikhawatirkan disengaja untuk menutupi dugaan ketidaknetralan KPU terhadap ketiga calon pasangan peserta pemilihan bupati, sebagaimana isu yang berkembang di Pasuruan.

“Harusnya KPU itu tidak hanya transparan pada hasil-hasil kerjanya, tapi juga pada proses sebelum hasil-hasil diumumkan. Sejauh ini, entah kapan kerjanya, tahu-tahu sudah ada hasil ini-itu, tapi tidak dibarengi penjelasan rinci yang memadai, sehingga sukar diverifikasi di lapangan oleh lembaga pemantau seperti kami,” kata Sultoni pada Tempo, Jumat (11/4).

Ada tiga hal yang dituntut KIPP pada KPU. Pertama, KPU diminta untuk mengumumkan lagi secara mendetail daftar pemilih tetap (DPT) yang telah diumumkan pada 24 Maret lalu. Dari temuan tim KIPP, ada beberapa panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang masih memperbaiki DPT yang sudah dibuat. Hasilnya, ada sekitar 400 sampai 450 orang warga yang meminta pindah untuk mencoblos di tempat lain.

“Tim kami menemukan 400-450 warga yang ingin eksodus keluar dari daerah asal untuk memilih di tempat lain. Dari informasi masyarakat kami tahu, eksodus ini diduga atas arahan tim sukses salah satu kandidat. Mereka dijanjikan dapat duit jika sang kandidat menang,” kata dia.

Ratusan warga itu berasal dari daerah pemilihan 5 (DP5) ke DP 2. Daerah pemilihan 5 ini mencakup enam kecamatan, yakni Rejoso, Winongan, Gondangwetan, Grati, Lekok, dan Nguling. Sebagian besar warga kini tercatat menjadi pemilih di DP2, antara lain, di Desa Besuk, Kecamatan Kejayan, serta Sidogiri dan Areng-areng di Kecamatan Kraton.

Kedua, KPU diminta menjelaskan perihal satu calon bupati dan dua calon wakil bupati yang belum menyerahkan bukti asli ijazah sekolah. Yang sudah diserahkan baru sebatas surat keterangan. Itu pun ada yang hanya fotokopian.

Ketiga, KPU diminta menjelaskan masalah kesehatan ketiga pasangan, khususnya kesehatan dua calon bupati.

Sejak menuntut ketiga hal itu disampaikan dan diberitakan pers, kata Sultoni, seorang personel KIPP pernah diteror lewat telepon dan malah didatangi preman.

Abdi Purmono