Buruh Demo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur
Kamis, 01 Mei 2008 | 11:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribuan buruh dari berbagai kota di Jawa Timur, siang ini (1/5) mulai berdatangan di Surabaya untuk berunjuk rasa dalam memperingati hari buruh se-Dunia. Dari pantauan Tempo, para buruh ini berdatangan dalam beberapa gelombang yang datang dari kawasan Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo serta beberapa daerah lainnya.

“Seluruh buruh dari berbagai element sepakat untuk berkumpul di depan kantor Gubernur Jatim,” ujar Jamaludin, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim.

Dalam aksi kali ini, lanjut Jamal, buruh akan mengusung berbagai isu diantaranya menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing, menolak kebijakan upah murah, menuntut pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), menekakan pengawasan ketenagakerjaan di disnaker, serta meminta pemerintah menjadikan 1 mei menjadi hari libur nasional.

“Selama ini, sistem kontrak dan outsourcing semakin merajalela hingga tidak ada satupun perusahaan yang tidak melakukan system kerja yang tidak manusiawi ini,” tambah Jamal.

Karenya, melalui moment hari buruh international ini, massa minta pemerintah segera menghentikan praktek pemiskinan terhadap buruh dengan melanggengkan system kerja outsourcing.

Sementara itu, sebagian dari massa ABM ini tampak masih menunggu ribuan buruh lainnya di depan Taman Bungkul yang berada di Jalan Darmo Surabaya. Rencannya mereka akan bergerak secara bersama menuju ke kantor Gubernunar.

Meski demikian, beberapa element buruh lainnya tampak langsung menuju kantor Gubernur untuk memulai aksi tersebut. Gabungan element buruh se-jatim ini sendiri rencannya hanya akan menggelar berbagai orasi di depan kantor Gubernuran.

“Demo kali ini, kita hanya akan menyampaikan orasi dan tidak bermaksud untuk ditemui siapapun,” kata Jamal.

Sementara itu, Kepala Polres Surabaya Selatan Lakoni WN, menuturkan jika demo yang digelar seluruh buruh hari ini tidak ada satupun yang mengantongi izin dari kepolisian. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan pengawalan bagi jalanya unjuk rasa.

“Semuanya tidak berizin, tapi dari pada ramai, kita tidak akan halangi mereka dalam memperjuangkan tuntutannya,” kata Lakoni.

Lebih lanjut, polisi sendiri juga tidak akan memberikan deadline waktu kepada pengunjuk rasa. “Asal tidak anarkis, kita tidak akan membubarkan. Pokoknya sampai mereka lelah kita akan pantau terus,” tambahnya.

Untuk mengamankan jalanya unjuk rasa sendiri, setidaknya sekitar seribu personel gabungan dari beberapa Polres di Surabaya, Polwiltabes Surabaya, serta Polda jatim akan diturunkan. Rohman Taufiq