DPR: Lanud Iswahyudi Tidak Mungkin Jadi Bandara Komersial
Selasa, 06 Mei 2008 | 16:47 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Lapangan Udara TNI Angkatan Udara (Lanud) Iswahyudi Madiun tidak mungkin beralih fungsi menjadi bandar udara (bandara) komersial. Kepastian ini diungkapkan wakil dari Komisi Pertahanan DPR RI ketika menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Soekarto serta beberapa petinggi militer Jawa Timur di kantor Gubernur, Selasa (6/5).

"Sesuai Undang-Undang Pertahanan Negara, Lanud Iswahyudi menyimpan 50 persen kekuatan tempur udara. Jadi tidak bisa diutak-atik. Bahkan di negara ini ada dua hal yang tidak bisa diubah, yaitu Istana Negara dan Lanud Iswahyudi," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Arif Mudatsir Mandon.

Lanud Iswahyudi merupakan satu-satunya lanud yang belum beralih fungsi karena memiliki beberapa skuadron tempur yang masing-masing berisi pesawat tempur andalan TNI AU mulai dari pesawat tempur F-16, F-5 serta Sky-Hawk. Bahkan pesawat andalan TNI AU Sukhoi pernah ditempatkan di Madiun sebelum akhirnya diboyong ke Makassar. Karenanya, Mudatsir menambahkan, sampai kapan pun tidak mungkin Lanud Iswahyudi menjadi bandara komersial.

Beberapa daerah di sekitar Lanud Iswahyudi, di antaranya Kabupaten dan Kota Madiun, serta Kabupaten Magetan memang mendesak pemerintah mengubah status Lanud Iswahyudi menjadi bandara komersial. Apalagi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri juga telah menetapkan area city link dengan menempatkan tiga bandara sebagai pusatnya, yaitu Bandara Juanda Surabaya, Abdurahman Saleh Malang, serta Iswahyudi di Madiun.

"City link ini untuk memperkuat jalur ekonomi Jatim. Apalagi perjalanan ke Madiun dan sekitarnya memang cukup jauh jika mengandalkan sarana transportasi darat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Soekarwo.

Perubahan menjadi bandara komersial ini, lanjut Soekarwo, semata untuk mempercepat laju perekonomian di kawasan Jawa Timur bagian barat, terutama kawasan eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Apalagi, sarana transportasi darat berupa jalan raya menuju kawasan di barat Jawa Timur saat ini masih relatif sempit, sehingga memperburuk akses perekonomian. "Kalau lanud tidak bisa, mungkin kita akan memikirkan cara untuk segera memperlebar jalan dan mempercepat pembuatan pelabuhan di Pacitan," tambah Soekarwo.

Di tempat yang sama, anggota Komisi Pertahanan dari Partai Demokrat Guntur Sasono berharap pemerintah provinsi segera mencarikan jalan lain selain hanya akan memperlebar akses jalan menuju Madiun dan sekitarnya. "Masak dari Surabaya untuk ke Madiun harus 6 jam perjalanan. Jika Iswahyudi tidak bisa, mungkin bersama Pemerintah Provinsi kita akan usulkan pembuatan bandara baru di sekitar Madiun," kata Guntur.

Rohman Taufiq