Media Internasional Perlu Saling Bertukar Perspektif
Rabu, 07 Mei 2008 | 14:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Perkembangan globalisasi membuat media dan jurnalis internasional perlu untuk melakukan pertukaran perspektif dalam pemberitaannya. Hal itu agar mereka dapat memahami latar belakang konflik yang melintasi batas-batas negara.

Peneliti dari University of Oslo Elisabeth Eide menyatakan, pertukaran bisa dilakukan dengan memberi
kesempatan kepada jurnalis untuk bekerja di tempat
berbeda. Misalnya, jurnalis dari Indonesia dimagangkan
di media Norwegia dan sebaliknya, sehingga mereka bisa
memahami kebijakan redaksional media itu. ”Dalam
situasi krisis, hal itu akan sangat bermanfaat,” katanya di sela acara Global Inter Media Dialogue
(GIMD) 3 di Nusa Dua, Bali, Rabu (7/5).

Mengenai kemungkinan untuk menyusun etika jurnalistik
yang berlaku global sehingga tidak ada serangan kepada
suatu agama tertentu, Elizabeth menilainya sebagai hal
yang sulit dilakukan. Sebab, dikhawatirkan akan
membatasi wilayah kerja jurnalistik. Yang penting,
menurut dia adalah, jurnalis bisa memahami seseorang
bisa merasa terluka akibat pemberitaannya.

Anggota Dewan Pers Bambang Harymurti menyebut,
pembicaraan mengenai etika global sangat sulit
dirumuskan. Namun masalah itu perlu terus didialogkan
untuk meningkatkan sensitivitas para jurnalis karena
perubahan-perubahan ruang publik akibat perkembangan
media. Setelah dua kali dialog dilakukan di Bali pada
2006 dan di Oslo, Norwegia pada 2007, menurutnya,
saling pengertian diantara para jurnalis menjadi jauh
lebih baik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha
menegaskan, pemerintah hanya bisa bertindak sebagai
fasilitator untuk menciptakan saling pengertian
diantara para jurnalis. GIMD sendiri merupakan
inisiatif pemerintah RI dan Norwegia setelah
mencuatnya kontroversi pemuatan kartun nabi Muhammad
di tahun 2006 yang mendapat reaksi emosional di
negara-negara muslim sehingga terdapat 139 orang
menjadi korban.

Dialog , sebut Hassan, diharapkan memunculkan
terobosan mengenai peran media dalam kehidupan
masyarakat dunia yang plural namun tetap dalam
harmoni. Meski Freedom of Expression merupakan bagain
dari Hak Asasi Manusia (HAM), namun kebebasan ,
menurutnya, selalu dibatasi oleh moralitas serta
hak-hak orang lain. ”Ini adalah problem yang harus
anda pecahkan,” tegasnya.

Deputi Menteri Kebudayan dan Urusan Gereja Norwegia
Wegard Harsvik menyatakan, pemahaman konteks persoalan
diperlukan agar para ekstrimis tidak menguasai agenda
pemberitaan media dan mempengaruhi sikap masyarakat.
Dalam kasus yang menyerang suatu agama tertentu,
menurutnya, pemerintah di negara-negara Eropa tidak
bisa melarangnya karena akan dianggap melanggar
konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi.
Kewenangan untuk mengatur hal itu ada pada redaktur
media-massa. Rofiqi hasan