Gubernur Jawa Tengah Batasi Perjalanan Dinas
Senin, 12 Mei 2008 | 15:45 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz akan melakukan pembatasan perjalanan dinas dalam rangka melakukan penghematan menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ali Mufiz juga akan mengurangi penerangan lampu di ruang-ruang kantor dan membatasi penggunaan lift di seluruh kantor di lingkungan provinsi Jawa Tengah. "Kita akan merumuskan pembatasan dan penghematan tersebut," kata Ali Mufiz di Semarang Senin (12/5).

Selain itu, Ali Mufiz juga akan mengevaluasi proyek-proyek APBD Jawa Tengah. "Proyek pembangunan yang tidak mendesak akan ditangguhkan dan dananya dioptimalkan untuk meringankan beban masyarakat yang rentan akibat kenaikan harga BBM," kata gubernur yang sebelumnya menjadi dosen Undip ini.

Ali Mufiz belum bisa menjelaskan secara rinci penghematan perjalanan dinas dan proyek apa saja yang akan ditunda itu. Selain itu, Ali juga belum bisa menyebut berapa rupiah yang bisa dihemat dari rencana tersebut. "Nanti akan kita bahas dengan dinas-dinas dan kita rumuskan bersama-sama mana saja proyek tersebut," katanya.

Ali mengatakan kenaikan BBM memang sudah tidak bisa ditawar lagi akibat semakin meroketnya harga minyak mentah dunia. "Kalau tidak naik akan menyedot subsidi yang besar," katanya. Ali mengatakan situasi perekonomian dunia akan berdampak pada situasi nasional dan lokal, termasuk di Jawa Tengah.

Rasionalisasi terhadap proyek-proyek APBN, misalnya, akan berimbas pada Jawa Tengah, yakni berkurangnya penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 230 miliar.

Ali mengakui kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak sektor. Untuk itu, kata dia, provinsi akan menyiapkan berbagai langkah mengantisipasi gejolak dan dampak dari kenaikan BBM yang rencananya dilakukan akhir bulan ini.

Untuk mengantisipasi gejolak kenaikan BBM, pemda sudah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak pada Rabu (7/5) lalu. Koordinasi itu dihadiri para kepala dinas, organda, organisasi nelayan tani, perguruan tinggi dan lain-lain. Pertemuan tersebut menyepakati Jawa Tengah harus melakukan beberapa langkah, di antaranya mengefektifkan berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan, seperti dana BOS, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan bantuan langsung tunai.

Ali mengatakanm dana yang dianggarkan untuk melindungi masyarakat miskin dari APBD Jawa Tengah sebesar Rp 1,3 triliun. "Dana ini termasuk untuk penanganan infrastruktur dan pembangunan jaringan irigasi," katanya.

Rofiuddin