HIPMI Yogya: BBM Mestinya Tetap Bersubsidi
Senin, 12 Mei 2008 | 15:53 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah supaya tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) 30 persen. Kenaikan secara drastis tersebut dikhawatirkan akan sangat memukul iklim investasi.

"Seandainya kenaikan BBM tersebut tidak bisa ditunda, mestinya bisa dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu minimal enam bulan," kata Ketua DPD HIPMI Yogyakarta, Iwan Setiawan, Senin (12/5). Dengan kenaikan harga BBM secara bertahap, tambah dia, kalangan industri bisa melakukan persiapan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Menurut dia, sekarang belum saatnya pemerintah mencabut subsidi BBM karena rakyat memang belum siap. Sedangkan masalah bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin, menurut Iwan, adalah hal yang tidak mendidik.

Dampak yang paling jelas jika harga BBM naik adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan terjadi di perusahaan-perusahaan besar dengan alasan perampingan dan efisiensi. Dampak tersebut baru terasa sekitar setahun. "Kalau bebannya terlampau berat, tentu solusi terakhir dari perusahaan juga adalah perampingan," kata Iwan.

Sementara itu, Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menerjunkan 242 personelnya untuk mengawasi 26 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Selain pengawasan SPBU, Poltabes juga mengawasi tempat-tempat yang rawan terjadi penimbunan BBM. "Kita sebar personil kita, baik yang berseragam maupun yang berpakaian preman," kata Kapoltabes Yogyakarta Komisaris Besar Agung Budi Maryoto di sela-sela aksi mahasiswa di Gedung DPRD DIY.

Muh Syaifullah