Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Kepala Bappeda Banten Diperiksa
Senin, 12 Mei 2008 | 17:49 WIB

TEMPO Interaktif, Serang:Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Widodo Hadi, diperiksa Kejaksaan Tinggi Banten. Dia dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 untuk pendidikan di Banten sebesar Rp 90,79 miliar. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banten ini dianggap mengetahui penyaluran DAK tersebut.

Kajati Banten, Lari Gau Samad, mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan penelaahan terhadap para pejabat yang telah diperiksa oleh Tim Jaksa. Tim jaksa masih belum menyimpulkan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran DAK tersebut. "Pemeriksaannya masih terus berjalan," tuturnya hari ini.

Widodo Hadi mulai diperiksa pukul 10.00 di Aula Kejati Banten. Sekitar pukul 12 Widodo istirahat dan kembali diperiksa sekitar pukul 13.30. Lari mengatakan hal yang ditanyakan kepada Widodo adalah mengenai mekanisme pencairan DAK dan pendistribusiannya di setiap sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota. "Karena dia itu adalah bekas Kepala Dinas Pendidikan Banten, maka yang kami tanyakan seputar realisasi dari pengunaan dana tersebut," terangnya.

Terkait kasus ini Kejati mentargetkan akan menyelesaikannya pada triwulan kedua 2008 ini. Lari juga mengaku tidak mau kasus DAK ini menjadi terkatung-katung dan status hukumnya tidak jelas. "Kasihan kan kalau mereka tidak ada kepastian hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten juga telah memintai keterangan enam Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Banten, Senin (5/5) lalu. Para pejabat yang dimintai keterangan, yakni Eko E Koswara (Provinsi Banten), Damanhuri Memed (Lebak), Taufik Hidayat (Pandeglang), Yaya Soleh (Serang), Ahmad Suandi (Tangerang) dan Junaedi (Kota Tangerang).

DAK tahun 2007 untuk Provinsi Banten mencapai Rp 90,796 miliar. Dana itu dibagikan, masing-masing untuk Kabupaten Lebak Rp 21,6 miliar, Pandeglang Rp 16,939 miliar, Serang Rp 25,961 miliar, Tangerang Rp 21,659 miliar, Cilegon Rp 2,271 miliar, Kota Tangerang Rp 2,303 miliar.

Mabsuti Ibnu Marhas

Dari Arsip Majalah TEMPO
Amuk Batu Siaga Satu | 04 April 2005
Tak Pantas Jadi Beban Negara | 28 Maret 2005
Beringin dan Ka'bah di Dua Pengadilan | 21 Pebruari 2005
Parade Pamong Pesakitan | 13 Desember 2004
Akibat Berpesta Anggaran  | 21 Juni 2004
Kepanikan di Garut  | 21 Juni 2004
Dari Aceh sampai Cirebon  | 24 Mei 2004
Huzrin Hood Ditahan  | 02 Juni 2003
Dan Berpestalah Wakil Kita  | 19 Mei 2003
R. Nuriana:"Saya Hanya Penyelenggara" | 28 April 2003
>>selengkapnya ::


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari Terancam Dipecat
Bupati Garut Divonis 7,5 Tahun Penjara
Pengadilan Negeri Padang Tolak Gugatan 41 Pengacara
Presiden Didesak Keluarkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Gubernur Jambi Serahkan Kasus Korupsi ke Penegak Hukum
Dinas Pendidikan Jambi Bantah Temuan BPK
Divonis Empat Tahun, Bupati Magetan Ajukan Kasasi
Gubernur Jambi Usulkan Pelaksana Tugas Sekda Jambi
Jaksa Tolak Seluruh Pembelaan Bupati Garut
Sekda Jambi Belum Dinonaktifkan
> selengkapnya...

Referensi

Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah
Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri
Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi
Kasus-kasus Korupsi di Indonesia
Program-program Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Memberantas KKN
ICW : Buka Kembali Kasus Korupsi yang Di SP3
Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa
BADAN ANTIKORUPSI
UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
> selengkapnya...

Website

Kejaksaan RI
Komisi Ombudsman Nasional
Pendapat tentang Pemberantasan Korupsi
Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi

Komentar Anda
-
Kirim
-
Via SMS
Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB [spasi] brk122927 [spasi] komentar dan kirim ke 9333

Berita Terakhir

Jenazah Sophan Sophiaan Tiba Di Rumah Duka
Jenazah Sophan Tiba Di Bandara Soekarno Hatta
DKI Sisir Kawasan Radio Dalam
Rumah Duka Sophan Sophian Dikerumuni Wartawan
Menabrak Pakem Seni Trimatra

<< May,2008>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data