DPRD Bandung Akui Kuota Haji Membingungkan
Rabu, 14 Mei 2008 | 19:27 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Ketua Komisi E, DPRD Jawa Barat, Nur Supriyanto tidak membantah keresahan yang dialami oleh ribuan calon jemaah haji di Jawa Barat akibat simpang siurnya rencana pemberlakukan sistem kuota haji per kabupaten/kota itu.

Di Kota Depok misalnya, tahun lalu yang berangkat naik haji mencapai 2.600 orang. Berdasarkan kuota kota itu, yang bisa berangkat hanya 1.300-an orang. Sementara di Kota Bekasi, tahun lalu calon jamaah yang berangkat haji hingga 7 ribu orang. Namun berdasarkan kuota hanya 1.900-an orang.

Hari ini belasan perwakilan warga dari Depok, mengadu ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Pasalnya mereka yang telah memenuhi syarat berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji terpadu (Siskohat) Departemen Agama, ternyata tidak jadi berangkat. Keputusan ini datang dari Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Depok.

Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat Subarna membantah pemberlakukan kuota per kabupaten/kota pada tahun ini. Menurutnya, tidak ada alasan bagi warga untuk resah. Pasalnya, kepastian untuk pemberangkatan haji masih menunggu Keputusan Presiden tentang besaran biaya haji tahun ini. Mereka yang dipanggil untuk melunasi kekurangan biaya haji, yang dipastikan akan berangkat.

Namun dia membenarkan adanya rencana pemerintah provinsi untuk membagikan kuota jamaah haji yang menjadi jatah Jawa Barat pada masing-masing kabupaten/kota. ”Ini untuk alasan keadilan,” kata Subarna.

Tahun ini Jawa Barat mendapat jatah kuota jamaah haji 37.366 orang. Dan jumlah itu, kemungkinan akan ditambah 200 orang lagi. Total pendaftar haji seluruhnya di Jawa Barat saat ini sudah mencapai 81.252 orang.

Ahmad Fikri