Soal Pemotongan DAU, Kalimantan Timur Melunak
Kamis, 20 September 2007 | 23:52 WIB

TEMPO Interaktif, Samarinda:
Semangat Provinsi Kalimantan Timur melunak dan menyatakan akan kembali melakukan lobi ke Presiden sehubungan rencana pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Hasil keputusan ini diambil oleh Pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Timur Yurnalis Ngayoh bersama 13 kepala daerah bupati/wali kota pada Kamis (20/9).

"Dijadwalkan pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Panitian Anggaran DPR, DPD dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah akan dimulai pekan depan," kata Juru bicara Pemerintah Provinsi M. Jauhar Effendi.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pihak dari pemerintah pusat itu, menurut Jauhar, Kalimantan Timur akan menyampaikan kesulitan dana yang akan dialami daerah jika pemotongan DAU benar-benar diberlakukan. Keculitan terjadi terutama karena defisit belanja pegawai negeri sipil yang diperkirakan mencapai Rp 2,322 triliun, mengingat DAU yang diterima nantinya hanya sebesar Rp 750 miliar.

"Belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp 3,072 triliun. Kenaikan belanja pegawai karena banyak pegawai yang telah diangkat menjadi PNS," paparnya.

Komposisi DAU yang diterima Kalimantan Timur dalam enam tahun terakhir, kata Jauhar, mencapai 9,2%, sedangkan kabupaten/kota cukup besar yakni 22,91%. Pada 2007 Kaltim menerima DAU Rp 3,16 triliun, sedangkan kebutuhan belanja pegawai Rp 2,56 triliun. Sementara pada 2008 diperkirakan angka belanja pegawai akan naik jadi Rp 3,072 triliun.

Kalimantan Timur sendiri terkesan plin-plan dalam bersikap sehubungan rencana pemotongan DAU. Dalam kesepakatan sebelumnya mereka menetapkan rencana judicial refiew atas Undang Undang No 33 Tahun 2006. Bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berencana menuntut otonomi khusus bila rencana pemotongan DAU tetap dilaksanakan. SG Wibisono