Pemerintah Pusat Dituding Abaikan Perbatasan
Jum'at, 29 Pebruari 2008 | 10:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Provinsi Kalimantan Timur menuding pemerintah pusat tak memperhatikan pengembangan kawasan perbatasan. Kritik dari Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Syaiful Teteng ini berkaitan dengan alokasi anggaran pembangunan sarana prasarana jalan kawasan perbatasan.

Pembangunan jalan itu diperkirakan menyedot duit Rp 400 miliar. “Tetapi dari kas pemerintah pusat hanya Rp 100 miliar,” kata Syaiful kepada Tempo dalam sebuah acara di Bank Indonesia Balikpapan, kemarin. “Itupun hanya terjadi tiga tahun terakhir.”

Menurut Syaiful, pemerintah provinsi sudah membangun 430 kilometer jalan penghubung trans Kalimantan antara Kabupaten Malinau - Simenggaris. Terdapat rencana pembangunan jalan perbatasan 500 kilometer menghubungkan Malinau - Nunukan. Selain itu ada empat daerah perbatasan yang menjadi target pembangunan perbatasan yakni Bulungan, Malinau, Tana Tidung dan Nunukan.

Direncanakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpatungan untuk membiaya pembangunan jalan itu. Hanya saja, Teteng tidak yakin adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 4 triliun. Jalan perbatasan itu sepanjang 2 ribu kilometer. “Sekarang masih berupa hutan,” katanya. S. G. WIBISONO