Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nusa Tenggara Barat

DPRD NTB Bentuk Pokja
Minggu, 06 Maret 2005 | 02:46 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram: DPRD Nusa Tenggara Barat resmi membentuk kelompok kerja (pokja) untuk memantau harga kebutuhan pokok. Pembentukan pokja ini merespon melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok di Mataram pasca kenaikan harga bahan bakar minyak sejak 1 Maret lalu.

Menurut Wakil Ketua DPRD NTB Rachmat Hidayat, keseluruhan anggota dewan, yaitu 55 orang dilibatkan dalam pokja ini. Mereka akan menyebar ke kabupaten-kota sesuai dengan daerah pemilihan mereka. "Intinya, mereka akan langsung memantau harga. Sebab, sekarang ini harga kebutuhan pokok di pasaran telah melambung," tegasnya usai menggelar
rapat dengan sejumlah dinas-dinas Pemporv NTB, di
Mataram, Sabtu (5/3) siang.

Menurut Rahmat, mestinya dibentuk panitia khusus dan
bukannya pokja. Tapi karena belum terbentuknya kelengkapan dewan, maka caranya dengan membentuk pokja. "Yang penting substansinya sama," imbuhnya.

Terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, pihak DPRD NTB juga telah menolak secara resmi, yaitu dengan ditandatanganinya surat pernyataan penolakan oleh Ketua DPRD NTB Suhaili.

Sementara itu, di tingkat pasaran, harga kebutuhan
pokok di sejumlah kota di NTB telah melambung rata-rata di atas 20 persen. Misalnya saja, untuk gula pasir harganya dari Rp 4.800 naik menjadi Rp 6.250 per kilogram, ayam potong dari Rp 13.000 menjadi Rp 15.000
per kilogram, daging dari Rp 30.000 naik menjadi Rp 37.000 per kilogram.

Sedangkan minyak tanah dari Rp 1.100 kini naik menjadi Rp 1.400 per liter, dari Harga Eceran Tertinggi (HET) NTB Rp 870 per liter.

Bawang merah dari Rp 4.000 naik menjadi Rp 6.500 per
kilogram dan gas yang semula Rp 44.300 per tabung naik menjadi Rp 61.500 per tabung.

Sujatmiko


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Enam Mahasiswa Kudus Bertahan Mogok Makan
Tarif Angkutan Umum di Jabar Naik 20 Persen
Penerima Kartu Sehat di Solo Berkurang
Jusuf Kalla: Golka Belum Pelajari Hak Angket
LSM: Penurunan Subsidi BBM Bukan Solusi Tepat
Pendistribusian Dana Kompensasi dari Bawah
Mahasiswa Sandera Mobil-Mobil Pejabat
Tarif Kereta Api Belum akan Naik
Tangerang Butuh Lebih Banyak Kartu Kesehatan untuk Rakyat Miskin
400 Industri Rumah Tangga Kediri Terancam Bangkrut
> selengkapnya...


Referensi

UU RI No.7 Thn.1996 Tentang Perlindungan Pangan
PP RI No.69 Thn.1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
Kepres RI No. 63 Thn.2003 Tentang Dewan Gula Indonesia
> selengkapnya...

Website

Departemen Pertanian
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Pasokan Daya Listrik PLN Tidak Transparan
Ratusan Pengusaha Tionghoa Nyatakan Dukungan Pada Yudhoyono
Presiden Optimistis Indonesia akan Jadi Lumbung Padi
Dua Pejabat Kutai Kertanegara Ditahan
Suara NU Tentukan Putaran Kedua Pemilihan Gubernur Jawa Timur

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data