Pemerintah Luncurkan Program Daerah Tertinggal
Jum'at, 10 Agustus 2007 | 13:48 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang:Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie bersama sembilan menteri lainnya akan menghadiri peluncuran Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat nasional yang dipusatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (13/8).

Para menteri akan menyerahkan Daftar Isian Proyek tahun Anggaran (DIPA) 2007 untuk P2DTK bagi 10 provinsi, 51 kabupaten dan 186 kecamatan se-Indonesia sebesar Rp 260,597 miliar. Peluncuran tersebut akan ditandai dengan penyerahan DIPA P2DTK secara simbolis kepada Bupati Alor mewakili NTT, Bupati Seluma mewakili Bengkulu dan Bupati Halmahera Utara mewakili Maluku Utara.

Kepala Biro Humas Setda NTT, Eduard Gana, mengatakan peluncuran program pemerintah ini dikhususkan kepada 10 provinsi yang masuk dalam kategori provinsi kepulauan. "Karena NTT ditetapkan sebagai provinsi yang paling besar menerima dana P2DTK, yakni Rp 101,850 miliar, maka pemerintah pusat memutuskan peluncuran dilaksanakan di Kupang, NTT. Sedangkan sembilan provinsi lainnya mendapat alokasi sebesar Rp 158,747 miliar lebih," kata Eduard.

Menurutnya, prioritas program tersebut adalah percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran pada tahun 2008 semua program pemberdayaan masyarakat telah terintegrasi dalam satu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri.

Khusus NTT, menurut Eduard, dana P2DTK sebesar Rp 101,850 miliar itu akan dimanfaatkan untuk program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/kelurahan bagi 16 kabupaten/kota, 93 kecamatan dan 1.347 desa dengan total dana sebesar Rp 96,3 miliar, program ekonomi masyarakat pesisir untuk lima kabupaten/kota sebesar Rp 3,05 miliar dan program bantuan langsung pemberdayaan sosial untuk dua kabupaten di lima kecamatan yang meliputi 20 desa sebesar Rp 2,5 miliar.

Peluncuran tersebut selain dihadiri Menkokesra, juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Jems de Fortuna