Pemerintah Luncurkan Kredit Perikanan Rakyat Rp 60 Miliar
Sabtu, 15 Maret 2008 | 12:20 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram:Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) bulan ini segera meluncurkan Program Paket Investasi Rakyat atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perikanan senilai Rp 60 miliar. Pendanaannya disiapkan Bank Rakyat Indonesia sesuai kelayakan usaha tanpa batas jumlah pemohon.

Paket KUR diberikan untuk bisa mengusahakan penangkapan ikan menggunakan 25 unit kapal ditambah dua unit kapal pengumpul. Keseluruhan paket KUR tersebut diperhitungkan melibatkan 400 orang pekerja. Berdasarkan uji kelayakan, paket ini dinilai mudah dan ada kejelasan prosesnya guna membentuk pengembangan peluang usaha yang lebih cepat.

Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nusa Tenggara Barat (HIPMI NTB) Barry Jadid memastikan sepekan mendatang pengajuan paket KUR di daerahnya sudah bisa digarap.

Menurut Deputi Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tatag Wiranto, paket perikanan ini akan diberikan kepada siapa pun dan di mana pun. "Ini tergantung inisiatif lokal. Kalau HIPMI dan rakyat siap melaksanakan program ini, berapa pun diberikan," ujarnya di sela Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Nusa Tenggara Barat (HIPMI NTB) di Hotel Lombok Raya, Sabtu (15/3) pagi.

Selain paket perikanan tersebut, Kementerian PDT juga menyiapkan pemberian paket ubi ketela dan industri pengolahannya senilai Rp 9 miliar pada lahan seluas 2.000 hektare untuk produksi getuk ekspor. Rinciannya, untuk keperluan industrinya Rp 3,5 miliar dan keperluan budi dayanya Rp 5,5 miliar. Dalam sepekan diperhitungkan bisa menghasilkan 40 ton yang bisa diolah pabrik. "Ini paketnya sangat singkat, pendapatannya per hari. Pasarnya sangat besar dan tidak terbatas," kata Tatag.

Menurutnya, pemberian kredit Paket KUR oleh BRI tersebut tanpa plafon, tergantung usulan yang diajukan. "BRI bisa mengeluarkan paket KUR sekuat mungkin," ucapnya.

Ketua Umum BPP HIPMI Sandiaga S. Uno menegaskan adanya lembaga penjaminan Askrindo yang menyiapkan 20 kali lipat dari pinjaman sebagai total nilai investasi penjaminan. Kalau pemerintah menggelontorkan Rp 2 triliun maka besarnya penjaminan mencapai Rp 40 triliun.

Sandiaga menyebutkan sektor perikanan adalah sebagian dari bidang usaha 25.000 anggotanya di Indonesia. Selama ini ada dua sektor usaha yang menonjol dari anggotanya, yaitu agribisnis berupa perikanan dan perkebunan di antaranya sawit, karet, serta di bidang pertambangan, yaitu sumber daya alam berupa hasil dari hutan maupun batubara, termasuk jasa. "Kami sudah melakukan reposisi 20 persen usaha anggota ke agribisnis."

Supriyantho Khafid