49 Ribu Hektare Kebun Sawit Rokan Hulu Akan Dimusnahkan
Senin, 04 Pebruari 2008 | 17:14 WIB

TEMPO Interaktif, Pekanbaru:Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bakal memusnahkan sekitar 49 ribu hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan lindung Bukit Suligi dan hutan lindung Mahato.

Pemusnahan ini untuk mengembalikan lahan kawasan itu menjadi kawasan hutan lindung kembali. "Sejak Februari 2008 ini kita akan menyurati semua pemilik kebun di kawasan itu. Ini kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang harus dijalankan segera," ujar Bupati Rokan Hulu, H Acmad, di Pekanbaru, hari ini.

Menurut Bupati, dari survei dan pemetaan yang telah dilakukan, khususnya pada tahun anggaran 2007 lalu, diketahui dua kawasan hutan lindung di Rokan Hulu, masing-masing hutan lindung Bukit Suligi seluas 20.695 hektare di wilayah Kecamatan Tandun dan hutan lindung Sungai Mahato di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara seluas 28.800 hektar, hampir seluruhnya sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit.

"Setelah sosialisasi, kawasan itu akan kita kembalikan menjadi kawasan hutan. Kita akan memusnahkan kebun. Mau dibawa kemana kebun mereka, terserah," kata Bupati Achmad.

Dalam menjalankan program pemulihan ini, kata Acmad, pihaknya menyadari bakal mendapat perlawanan dari banyak pihak, khususnya mereka yang mengelola lahan di kawasan itu. "Namun, ini akan kita lakukan. Satu hal yang patut dicatat, kita tidak akan mempersoalkan kenapa mereka merambah hutan lindung dan menjadikannya kebun. Kita mulai saja memulihkan kawasan itu," tambah Achmad.

"Tidak ada tawar-menawar, jika pemilik kebun keberatan, silakan membawanya ke peradilan. Program ini hanya berubah bila pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan mengeluarkan kebijakan mengubah status lahan dimaksud. Tapi ini jelas tidak mungkin," tambahnya.

Sikap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu itu direspon positif para aktivis lingkungan di Riau. Direktur Eksekutif LSM Tropica, Harizal Jalil, mengatakan langkah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu itu, jika terealisasi, akan menjadi contoh bagi pemulihan hutan, bukan saja di Riau, tapi juga di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Sub Dinas Perlindungan Sawit Dinas Perkebunan Riau, Hanafi, menyangsikan kemampuan Pemerintah Rokan Hulu. Menurut Hanafi, untuk kawasan Mahato saja, tidak kurang dari 8.000 kepala keluarga menjadi petani kebun sawit. Jumlah ini belum termasuk sejumlah perusahaan dengan skala besar dan menengah yang menampung ratusan ribu kepala keluarga.

"Mestinya memang kawasan hutan, apa pun bentuknya, tidak boleh dijadikan kebun. Masalahnya, nasi sudah menjadi bubur. Kita menyangsikan keberhasilan program itu," kata Hanafi. "Tapi, bagaimana pun kita akan tetap mendukung langkah pemulihan hutan itu. Dinas Perkebunan Riau sendiri merasa tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apa pun atas kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan."

Jupernalis Samosir