Nurdin Halid Didesak Mundur Dari PSSI

Minggu, 16 September 2007 | 20:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Kalangan DPR meminta Nurdin meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), terkait vonis Mahkamah Agung yang menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana distribusi minyak goreng Bulog.

"Ini untuk kepentingan PSSI sendiri ke depan," kata Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Masduki Baidlowi kepada Tempo, Minggu (14/9).

Masduki mengatakan sejak dulu Komisi X DPR yang membawahi olahraga meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk membenahi PSSI. "Terutama waktu Nurdin dulu di penjara, harusnya diganti," katanya.

Meski posisi ketua umum PSSI sempat digantikan oleh Agusman sewaktu Nurdin di penjara, namun ia menilai itu hanya akal-akalan. "Dia itu orang yang tidak mengerti (PSSI)," ujarnya. Dia melanjutkan, adanya orang-orang Nurdin di tubuh kepengurusan PSSI0-lah yang menyebabkan Nurdin naik kembali menjadi ketua umum.

Adanya kubu pro-Nurdin yang 'menguasai kepentingan' di tubuh PSSI itu diamini oleh mantan Ketua Bidang Organisasi PSSI, Tondo Widodo. Kepada Tempo, ia mengatakan para pengurus PSSI sudah merekayasa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Makasar 19-21 April lalu.

Munas tersebut dalam rangka membuat pedoman dasar PSSI yang sesuai dengan statuta Federation International Football Association (FIFA). "Aturan dalam statuta FIFA melarang seorang ketua umum yang pernah terlibat kasus hukum dipilih," ujar Tondo.

Namun, aturan yang tertera dalam artikel 30 paragraf 2 statuta FIFA itu dimanipulasi di dalam Munaslub. "Jelas kalau Munaslub mengambil syarat itu, Nurdin tidak mungkin terpilih," ucapnya.

Selain itu, Munaslub juga dinilai Tondo melanggar tata cara pemilihan ketua umum. Saat itu ketua umum langsung dipilih begitu pedoman dasar dalam Munaslub selesai disepakati. "Padahal dalam aturan 60 hari setelah Munaslub, baru pemilihan ketua," cetusnya.

Kini, putusan hukum atas bersalahnya Nurdin sudah dikeluarkan MA. Namun, ketidakpastian ketua umum PSSI masih menjadi tanda tanya. "Ini dilematis, kubu Nurdin akan mempertahankan posisinya," kata Tondo. Menurut dia diperlukan campur tangan pihak ketiga untuk membenahi ketimpangan fungsi di PSSI itu. "Cara-cara mendesak harus lewat FIFA dan AFC karena PSSi di bawah mereka," tandasnya.

Tondo menyatakan bisa saja para pengurus tetap ngotot mempertahankan Nurdin meski harus mengadakan Munaslub kembali, namun peran FIFA akan sangat berarti. Ia mencontohkan sanksi atas Iran dan Lebanon pernah dijatuhkan FIFA karena ada campur tangan pemerintah dalam kepengurusan sepakbola mereka. "Begitu juga kepada Indonesia, FIFA bisa mencabut keanggotaan PSSI," ujarnya. Bila itu terjadi, efeknya bisa sangat fatal. Indonesia akan dilarang bertanding di luar negaranya, atau negara lain yang datang ke Indonesia untuk bertanding juga akan kena sanksi. "Kita lihat saja bagaimana mereka (PSSI) menghadapinya," katanya.

Menurut Tondo, FIFA saat ini juga tidak akan tinggal diam dengan kondisi divonisnya Nurdin Halid atas kasus hukum pidana. "Saya rasa mereka juga sudah melihat ini, kita tunggu saja, setelah Nurdin dipenjara dan keanggotaan DPR-nya dicabut, FIFA pasti bergerak," ujar dia. Rafly Wibowo