DI tengah kenaikan harga berbagai komoditas belakangan ini, turunnya tarif telepon cukup melegakan. Bulan lalu, lewat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, pemerintah memotong tarif interkoneksi mulai 1 April ini. Penerapan kebijakan itu jelas angin segar bagi rakyat Indonesia, yang ternyata sangat gandrung berkomunikasi lewat telepon. Kegemaran ber-hape orang Indonesia bisa dipastikan meningkat, karena tarif seluler turun 20-40 persen. Tarif telepon tetap juga berkurang 5-20 persen. Inilah dampak pemangkasan tarif interkoneksi alias layanan lintas operator, yang merupakan salah satu ongkos yang harus ditanggung pelanggan.
Kendati perlu disambut gembira, kebijakan pemerintah itu sebetulnya terlambat. Sudah cukup lama operator telepon menikmati keuntungan besar—rata-rata di atas 60 persen—dengan mengenakan tarif yang tinggi. Dua tahun lalu, JP Morgan, perusahaan jasa finansial ternama, menempatkan tarif seluler Indonesia termahal kedua di Asia Pasifik. Laba sebelum pajak salah satu operator di Indonesia tercatat mencapai 73 persen—paling tinggi se-Asia Pasifik. Laba perusahaan sejenis di Eropa rata-rata hanya 14 persen.
Dari laba sebelum pajak setinggi itu, setengahnya ternyata menjadi keuntungan perusahaan. Madu manis itu telah mereka reguk setidaknya sejak enam tahun lalu. Sebaliknya dana investasi dan operasional justru menurun. Perkembangan teknologi memang membuat investasi per pelanggan dalam lima tahun terakhir terus menurun, yaitu dari Rp 900 ribu menjadi hanya Rp 315 ribu.
Padahal bisnis seluler semakin subur. Jumlah pelanggan, trafik pembicaraan, dan pemanfaatan kapasitas jaringan terus meningkat. Tahun lalu jumlah pelanggan di Indonesia mencapai 80-an juta atau 34 persen dari jumlah penduduk. Pemanfaatan kapasitas jaringan juga sudah lebih dari 50 persen.
Mengail keuntungan memang menjadi fitrah perusahaan. Tetapi mengambil terlalu banyak dari pelanggan merupakan perilaku tak terpuji. Maka pemerintah perlu turun tangan membuat aturan agar tercipta pasar yang sehat. Di Eropa saja ada kesepakatan untuk menetapkan tarif interkoneksi, sehingga terbentuk persaingan penuh dan efektif di setiap segmen pasar telekomunikasi.
Aturan serupa sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada sejak 1980-an dan 1990-an. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah operator dan persaingan sehat, termasuk peningkatan inovasi dan pertumbuhan jasa telekomunikasi di kedua negara tersebut.
Melihat pengalaman negara maju itu, sudah sewajarnya bila di sini pemerintah juga menegaskan peran sebagai regulator yang adil. Absennya peraturan cuma akan membuat operator bertindak sewenang-wenang dan memunculkan sifat asli pebisnis, yaitu antipersaingan. Pemerintah perlu mengatasi penetapan tarif yang terlalu tinggi, penolakan membangun atau menyediakan infrastruktur serta layanan pendukung lain. Kita tahu, semua hal yang merugikan konsumen itu sudah terjadi di Indonesia.
Aturan yang transparan dan tak diskriminatif dibutuhkan untuk membuat pasar menjadi sehat. Pada tahap awal penurunan tarif interkoneksi mungkin mengakibatkan keuntungan operator mengecil. Namun rendahnya tarif akan menarik pelanggan baru dan meningkatkan trafik pembicaraan. Dengan tarif telepon murah, bisnis semakin ramai, ekonomi bertumbuh. Jelas semua pihak akan untung.
