Antisipasi Krisis Ekonomi

Selasa, 07 Oktober 2008 | 00:08 WIB

Gonjang-ganjing ekonomi yang melanda Amerika Serikat baru-baru ini jelas akan berpengaruh terhadap negara kita. Imbasnya diperkirakan mulai terasa enam bulan hingga setahun mendatang. Itu sebabnya, sejumlah langkah antisipasi pemerintah menghadapi krisis yang telah merambah ke banyak negara itu patut didukung semua pihak.

Krisis di Amerika memang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan mungkin saja kejayaan ekonomi negara adidaya ini bakal terancam. Kemunduran ekonomi Amerika bisa lebih cepat dari perkiraan ekonom PricewaterhouseCoopers John Hawksworth dan analis Goldman Sachs dua tahun lalu. Kalkulasi mereka menyebutkan peran Amerika akan tergantikan oleh Cina--diukur dari pendapatan domestik bruto setelah disesuaikan dengan perbedaan daya beli masing-masing negara--pada 2040 atau selambat-lambatnya 2050.

Parahnya kondisi ekonomi Amerika membuat Kongres akhirnya menyetujui usulan Presiden George W. Bush untuk mengucurkan dana talangan US$ 700 miliar atau sekitar Rp 6.500 triliun guna menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan raksasa yang kolaps. Langkah ini semula ditentang, karena konsekuensinya setiap rakyat Amerika harus rela menyumbang US$ 2.300 untuk membiayai program penyelamatan itu. Jelas, keadaan ini juga akan memicu krisis ekonomi dunia.

Mengantisipasi hal itu, pemerintah menyiapkan langkah yang cukup komprehensif, meski sesungguhnya tak baru. Mulai dari antisipasi terhadap pengeringan likuiditas global dan memperkuat perbankan di sektor moneter; mendorong kinerja ekspor dan memperbaiki iklim investasi untuk menggenjot sektor riil; hingga menyiapkan bantalan untuk rakyat miskin lewat berbagai program bantuan.

Pemerintah memang tidak perlu membuat berbagai paket kebijakan baru. Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah optimalisasi dan percepatan pencapaian target dari berbagai program yang telah dicanangkan.

Salah satu program yang perlu diprioritaskan adalah percepatan reformasi birokrasi. Keluhan investor soal lambannya pelayanan birokrasi hingga kini masih nyaring terdengar. Aroma kolusi dan korupsi masih pula menyengat. Wabah pungutan liar pun tak kunjung pudar. Abai terhadap persoalan ini akan membuat Indonesia tak mampu bersaing berebut dana investasi global yang bakal kian susut tahun depan. Karena itu, langkah reformasi yang sudah dimulai di Direktorat Pajak dan Bea-Cukai perlu dipercepat dan segera diimplementasikan di lembaga pemerintah lainnya.

Keberpihakan pemerintah pada usaha kecil dan menengah juga perlu diperkuat. Bank-bank yang selama ini lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor konsumsi dan korporasi besar perlu didorong untuk lebih mendistribusikan pinjamannya ke usaha skala kecil. Kala badai krisis ekonomi melanda negeri ini satu dekade silam, terbukti sektor inilah yang paling tangguh dan mampu bertahan. Tak mustahil, di kala ekonomi global lesu darah tahun depan, sektor ini pula yang bisa diharapkan menjadi pendorong utama gerak perekonomian Indonesia.